Home » BERITA » DPRD Tegaskan Permen Sulit Diubah

DPRD Tegaskan Permen Sulit Diubah

PALABUHANRATU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengaku, kebijakan penangkapan benur (bibit lobster) yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, merupakan aturan baku pemerintah pusat. Sehingga DPRD Kabupaten Sukabumi sulit mengintervensi aturan tersebut.

Menurut Agus, Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus) dan Kepiting (Scylla) serta Permen Nomor 15/menjadi/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki aturan yang jelas, terlebih ada kriteria bibit lobster yang sudah memiliki aturan baku.

“Dalam permen tersebut, lobster tidak boleh diambil dalam kondisi bertelur atau ukurannya kurang dari 8 cm, kepiting boleh ditangkap di atas ukuran 15 cm dan ranjungan boleh ditangkap di atas ukuran 10 cm,” jelasnya.

Ia memahami, kondisi penangkapan benur ini tidak terlepas dari kesulitan ekonomi yang diderita para nelayan. Meski demikian, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk melegalkan aturan main. “Masih banyak cara dalam mengatasi permasalahan ini. Sesuai usulan HNSI, kita sudah usulkan ke pemerintah daerah di tahun 2017 ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), seperti dagang dan usaha ekonomi nelayan lainnya,” beber Agus.

Dengan begitu, dirinya berharap, hal tersebut bisa mengantisipasi persoalan kesulitan ekonomi para nelayan pada kondisi cuaca ekstrem seperti ini. “Kita semua perlu adanya kerja sama baik pemerintah masyarakat dan penegak hukum agar semuanya bisa teratasi dengan baik,” tandasnya.

(net)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Paha Warga Cimanggu Tergilas Tangki

SUKABUMI – Tidak tahan dengan kondisi macet di perlintasan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Andi (48), seorang ...