Berita Terkini
Home » DESA » Badan Usaha Milik Desa Belum Tunjukkan Taring

Badan Usaha Milik Desa Belum Tunjukkan Taring

SUKABUMI – Sejak dicanangkannya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) oleh pemerintah pusat. Perusahaan yang dikelola desa ini belum memberikan kontribusi nyata, bahkan dinilai lemah dalam mengangkat perekonomian warga.

Di Kabupaten Sukabumi, geliat Bumdes yang tersebar di 383 desa selama dua tahun terakhir belum nampak menunjukkan taringnya. Wakil Ketua Lamps, Amin Nursalim mengatakan, bila merujuk pada titah kebijakan pemerintah pusat era Jokowi, desa menjadi salah satu lembaga pemerintah prioritas utama pembangunan, baik menyangkut infrastruktur maupun ekonomi.

Tapi, kondisi itu tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang ada di desa. Alhasil, secara statistik khususnya di Kabupaten Sukabumi tidak memberikan peningkatan signifikan bagi kemajuan daerah khususnya desa. “Sekarang kita lihat saja, dari jumlah Bumdes yang disesuaikan dengan jumlah desa di Kabupaten Sukabumi. Apa ada yang menonjol dalam kurun waktu dua tahun ini,” paparnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (5/1).

Dikatakan Amin, secara keseluruhan jumlah desa hanya beberapa persen yang sudah memberikan pemasukan bagi desa. Sisanya masih tergolong sangat mengkhawatirkan. Kondisi itu, akan berdampak semakin melemahnya dana pengelolaan di Bumdes, terlebih bila tidak diawasi. “Bumdes yang tergolong baik itu hanya beberapa, sementara sisanya kan belum tahu pasti,” bebernya.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, kurang berkembangnya pengelolaan Bumdes, harus disikapi secara serius oleh setiap elemen masyarakat, terutama oleh pemerintah yang berada di atasnya. Bila hal itu dibiarkan, sambung Ami, dirinya khawatir Bumdes hanya sebatas dijadikan sebagai ajang untuk menyerap anggaran pemerintah pusat, namun realisasinya tidak maju dan berkembang. “Kita minta, adanya Bumdes sekarang jangan sampai nantinya ada indikasi menambah kasus kurang baik lagi di tingkat desa,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Andri Hamami menuturkan, masih kurang pahamnya sebagian kepala desa di beberapa wilayah menjadi alasan geliat Bumdes belum bisa dirasakan manfaatnya. Apalagi, kata Andri, sejauh ini fokus dari pembangunan desa lebih banyak menguatkan sisi infrastruktur daripada bidang lain. “Sepertinya mereka (kepala desa) bikin infrastruktur desa terlebih dahulu sebelum program yang lain,” katanya.

Selain itu, tidak memiliki jiwa entrepreneur kepala desa, membuat Bumdes tersebut kurang berjalan dengan baik. Apalagi untuk merubah tatanan desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka yang ada di desa, karena tidak semua memiliki jiwa entrepreneur. Apalagi sejauh ini, pola pendampingan hanya sebatas bimbingan teknis dan kunjungan kerja saja. Jadi perlu ada waktu,” imbuhnya.

Untuk itu, menurut Andri, ke depan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa, tidak hanya mengutamakan kegiatan seremonial belaka. Tapi, ada cara baru yang lebih mengena, sehingga program monograf yang sebelumnya telah dibuat sebagai wahana untuk memperlihatkan potensi setiap desa bisa dimanfaatkan dengan sempurna. “Jadi nantinya tidak hanya selalu diisi dengan rapat dan Spj yang terkesan selalu ngehabisin anggaran, tapi yang dilihat harus selalu hasilnya,” tukasnya. (cr10/t)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jembatan Putus, Lima Kampung Terisolir

SUKABUMI – Ratusan kepala keluarga (KK) di lima perkampungan di Desa Cijulang, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten ...