Berita Terkini
Home » POLITIK » ORMAS » FPGSLB Desak DPRD Bentuk Pansus, Sayangkan Parpol Pengusung Picu Kegaduhan

FPGSLB Desak DPRD Bentuk Pansus, Sayangkan Parpol Pengusung Picu Kegaduhan

SUKABUMI – Kegaduhan yang muncul pasca mutasi dan rotasi jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menuai kritikan. Kali ini, sorotan itu muncul dari kalangan masyarakat yang mengatasnamakan kelompoknya Forum Pengawal Gerakan Sukabumi Lebih Baik (FPGSLB).

Lima orang dari berbagai unsur itu mendatangi Graha Pena Radar Sukabumi Panjalu KM 3,5 Jalan Selabintana, Sukabumi, Selasa (3/1) malam.

Ada tujuh poin yang mereka lontarkan untuk mengkritisi para politisi di Sukabumi ini. Baik kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami sebagai pemilik kebijakan maupun kepada empat partai pengusung dan pendukung.

Koordinator FPGSLB, Bayu Risnandar menyebutkan, pihaknya menyayangkan sikap para pemimpin partai pengusung. Bahkan, Bayu juga menuding, keempat partai pengusung ini sebagai pemicu kegaduhan dari ekses rotasi dan mutasi dengan proses yang dinilai keliru tersebut. Lantaran, partai pengusung juga memiliki perangkat legal.

“Tentu kami sangat menyayangkan sikap partai pengusung ini berlebihan. Karena mereka punya ranahnya. Daripada bikin gaduh kenapa tidak dibuatkan pansus saja, dan panggil Baperjakat-nya. Bahkan kami juga mendesak agar dilakukan investigasi. Baperjakat-nya harus diproses,” desaknya.

Ia menilai, pengukuhan tersebut telah terjadi kesalahan manajemen. “Tapi tidak berniat menggurui Pak Bupati. Seharusnya Pak Bupati konsentrasi kepada kepala dinas saja dulu. Bulan berikutnya baru eselon berikutnya. Kalau begini terkesan terlalu buru-buru,” kritiknya lagi.
Namun, berbeda pendapat dengan Bayu, Dadang Sopandi malah menyebutkan kegaduhan itu muncul akibat kekeliruan Bupati dan Baperjakat yang dinilainya salah melakukan proses rotasi dan mutasi jabatan.

“Tentu saja yang membuat gaduh itu penyebabnya, ya pemilik kebijakan pada rotasi dan mutasi itu,” sebutnya.

Dalam kunjungannya ke redaksi, rekannya yang lain, Edi Nijarudin membacakan tujuh poin mereka. Ketujuhnya yakni :

Pertama, semua pihak harus menghargai keputusan Bupati terkait rotasi dan mutasi.

Kedua, semua pihak harus mengawal hasil kebijakkan Bupati,

Ketiga, pihaknya menyayangkan adanya dugaan kesalahan proses penempatan jabatan dalam rotasi dan mutasi di Kabupaten Sukabumi.

Keempat, pihaknya menyayangkan timbulnya reaksi yang berlebihan.

Kelima, meminta partai pengusung untuk tidak melakukan intervensi.

Keenam, meminta pihak Baperjakat agar dilakukan investigasi adanya dugaan gratifikasi.

Terakhir, semua pihak agar memberikan kesempatan kepada pejabat yang sudah dilantik.

Ditanya jika adanya kekeliruan tersebut benar, Edi tentu meminta agar adanya pembuktian. Makanya, pada poin keempat, pihaknya meminta Baperjakat agar diinvestigasi.

“Kita berikan dulu kesempatan kepada pejabat yang sudah dilantik. Tapi tentu Baperjakat harus diinvestigasi dengan adanya dugaan dugaan itu. Sehingga tidak simpang siur,” desaknya.

Selain terjadinya ganda jabatan, juga adanya informasi kepindahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sudah berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Blok Perkantoran Jajaway Palabuhanratu, setelah berubah menjadi BKPSDM, malah pindah ke Kadupugur, Cicantayan.

“Kalau memang Pak Bupati yang sengaja memindahkan BKD dari Palabuhanratu ke Cicantayan. Tentu telah melanggar janji politik. Apa pun alasannya tidak boleh. Karena ini sudah menjadi amanat PP Nomor 66 Tahun 1998 tentang Kepindahan Ibu Kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu.

Apa pun alasannya, instansi yang sudah berkantor di Palabuhanratu tidak boleh ke luar Palabuhanratu. Kalau alasannya kelayakan kantor, kepala daerah tentu harus menyediakan kantor yang lebih dari yang di Cicantayan,” bebernya.

Namun, ia juga belum mengetahui kebenarannya, hal ini tentu membutuhkan klarifikasi dari Bupati Sukabumi.

“Kita juga sulit untuk menghadirkan kesimpangsiuran ini. Baik soal proses penempatan jabatan maupun isu kepindahan kantor BKD. Jadi, kita hanya aksi moral saja. Karena kami berharap, Visi Sukabumi lebih baik, religius dan mandiri¬† itu harus benar-benar terwujud,” harapnya. (ryl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pemekaran Desa Cijulang Terhambat Moratorium

JAMPANGTENGAH РProses pemekaran Desa Cijulang, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, terhambat moratorium yang dikeluarkan oleh Pemerintah ...