Home » BERITA » Dewan Ingatkan soal Regulasi Pohon Tumbang
EVAKUASI: Warga saat mengevakuasi pohon tumbang di Jalur utama Sukabumi-Cianjur. DOKUMENTASI RADARSUKABUMI

Dewan Ingatkan soal Regulasi Pohon Tumbang

PALABUHANRATU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi angkat bicara soal maraknya pohon tumbang di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi.

Ia meminta pemerintah lebih serius terkait persoalan tersebut. Menurutnya, saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai aturan penggantian pohon tumbang yang menimpa rumah atau pun barang pribadi milik masyarakat.

“Hal itu dibutuhkan, baik yang bentuknya perda, perbup maupun pergub,” kata Badri kepada Radar Sukabumi, Rabu (7/12/2016).

Apalagi, belum genap satu bulan, pohon tumbang mengenai rumah warga dan mobil milik warga di samping halaman Kantor Setda Kabupaten Sukabumi.

“Meskipun tidak sampai rusak parah, namun sebenarnya pemda harus tetap memikirkan hal tersebut,” jelas Badri.

Ia menegaskan, pemda harus mencari jalan keluar soal penggantian yang sudah terjadi serta melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi hal tersebut terulang kembali.

“Pemerintah harus tegas soal penggantian kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena musibah pohon tumbang yang notabene milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Namun, penggantian tersebut harus dipertegas, seperti bangunan yang diganti memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan berada di lokasi yang tidak dilarang atau menyalahi aturan.

“Kalau bangunan sempadan pantai yang menyalahi aturan apalagi tidak berizin, ketika tertimpa pohon karena musibah itu tidak usah diberikan santunan kecuali atas dasar kemanusiaan saja,” jelas Badri.

Dengan begitu, lanjut Badri, ada timbal balik hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang melindungi masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena musibah.

Masyarakat pun harus menaati aturan untuk mendirikan bangunan.

“Aturan tersebut bukan sebatas IMB saja, melainkan melihat kiri kanan sebelum mendirikan bangunan, apakah di sekitarnya ada pohon yang sekiranya berbahaya atau tidak,” jelasnya.

Selain regulasi terkait penggantian kerugian karena pohon tumbang, pengelolaan atau pemeliharaan pohon pun menurutnya, akan lebih efisien jika di satu pintu kan atau digabung dalam kelembagaan yang konsen dalam pemeliharaan pohon.

“Kalau pun Dinas Tarkimsih, ya disitu saja cukup, atau dinas yang lainnya yang berhubungan dengan pohon,” terangnya.

Dengan begitu, perawatan atau pemeliharaan pohon baik di sepanjang jalan raya maupun di halaman kantor pemerintahan, akan bisa lebih terawat dan terkontrol dengan maksimal.

“Nantinya, kalau pun ada pohon yang sudah tua dan saatnya diganti dengan pohon baru, mereka pastinya akan cepat dan sigap agar tidak membahayakan bagi warga,” pungkasnya.

(cr3/d)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Polisi Tilang 2.404 Pengendara, Pada Gelaran Operasi Patuh Lodaya

PALABUHANRATU – Satlantas Polres Sukabumi mencatatkan angka Fantastis pada operasi patuh lodaya 2017 atau menjelang ...