Pembangunan Partisipatif Berbasis Kerakyatan

Helmi-SutiknoOleh : Drs. HM. Helmi Sutikno, MM, MBA

Keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memang tugas pokok Pemerintah, namun begitu jika tidak ada kerjasama dengan semua pihak, terutama masyarakat tentu tidak akan tercapai sebagaimana yang termaktub dalam tujuan pembangunan.

Pembangunan yang terprogram dan terencana dengan baik tentu akan membuahkan hasil yang maksimal. Sebaliknya pembangunan yang terkesan mengejar target dipastikan hanya mencapai hasil yang tidak signifikan dan pada akhirnya pembangunan tidak akan tepat sasaran.

Untuk itu, setiap program pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan partisipastif. Artinya bahwa masyarakat perlu untuk dilibatkan secara langsung dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Meskipun saat ini banyak berlangsung program pembangunan yang melibatkan langsung masyarakat yang salah satunya adalah PNPM Mandiri pedesaan.

Bahwa pembangunan partisipatif dapat diartikan bahwa pembangunan yang ada sejak perencanaannya langsung melibatkan masyarakat. Diharapkan dengan demikian, pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat sendiri.

Persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat sampai saat ini dapat dikategorikan sudah berkerak, sehingga untuk pengentasan kemiskinan ini diperlukan upaya percepatan pengentasannya dengan mengedepankan kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sebab bagaimanapun masyarakat yang mengetahui persis apa yang menjadi kebutuhannya untuk kemudian dapat difasilitasi untuk dilakukan pembangunan.

Jika seluruh anggaran pembangunan yang dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui program pembangunan partisipatif, dipastikan kemiskinan yang telah mengakar dapat dituntaskan. Mengingat kemiskinan yang terjadi di masyarakat dipastikan dapat merembet memicu terjadinya hal-hal negatif lain di masyarakat yang perlu diantisipasi.

Pembangunan partisipatif mengandung beberapa aspek, pertama kognitif, dalam rangka mengembangkan pemahaman atas pemikiran yang berbeda dalam memandang realitas sosial dan alamiah sekeliling. Kedua, politik, dalam rangka menguatkan suara-suara dari pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan. Ketiga, instrumental, dalam rangka menyusun alternatif baru. Bentuk-bentuk kunci partisipasi rumah tangga, ekonomi, sosio-kultur, dan politik. Seluruhnya ini saling berpengaruh satu dengan yang lain.

Pembangunan partisipatif membalik upaya marginalisasi dan alienasi penduduk miskin. Satu langkah yang penting untuk dilakukan adalah perubahan pemahaman terhadap pengetahuan. Pembalikan yang dilakukan adalah yang dulunya dari pemikiran dan pengetahuan para pakar, untuk saat ini menekankan kebutuhan pengetahuan lokal. Dalam pembangunan partisipatif ini memandang dari sudut pandang pihak-pihak yang langsung terkena pengaruh pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian tujuan akhir dari pembangunan partisipatif adalah untuk memastikan kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan diharapkan mendapat manfaat dalam proses partisipatif. Argumen efektifitas mampu menanggulangi permasalahan lokal atau meningkatkan potensinya.

Dengan demikian pembangunan partisipastif itu sangat memperhatikan akan kebutuhan lokal dalam suatu masyarakat. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang senantisa mengedepankan partisipasi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga pada akhirnya pembangunan yang berbasis kemasyarakatan harus menjadi prioritas utama demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. (*)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=74480

Posted by on 24 Jun 2013. Filed under OPINI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.