Bom Poso Harus Jadi Peringatan Bagi Polisi

Program Deradikalisasi tak Efektif

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo menilai, rangkaian peristiwa di Poso belum bisa tertangani dengan tuntas. Sehingga masih menimbulkan sejumlah kejadian seperti kasus bom bunuh diri di Mapolres Poso, Senin (3/6) pagi.

Tjahjo menilai, kasus bom bunuh diri di Mapolres Poso tersebut harus dijadikan peringatan bagi aparat kepolisian. Apalagi dalam kasus itu mereka menjadi sasaran. “Karena target sasaran adalah polisi sendiri. Ini pasti sudah direncanakan dengan matang,” kata Tjahjo di DPR, Jakarta, Senin (3/6).

Komisi I DPR, kata Tjahjo, meminta adanya koordinasi antar aparat intelejen untuk mengusut jaringan-jaringan terorisme yang sekarang mengarah ke lembaga negara.
Sebab menyelesaikan kasus terorisme bukan hanya menjadi tugas kepolisian semata. Namun itu menjadi tanggungjawab seluruh aparat penegak hukum khususnya TNI, Polri dan jaringan intelejen

“Kepolisian, TNI, dan BIN harus bisa mengungkap dengan tuntas jaringan-jaringan yang sekarang sudah mengarah ke lembaga negara. Jadi semua pihak harus kerja sama dengan baik antar aparat. Penanganan secara komprehensif harus lebih dikedepankan,” ujar Tjahjo.

Sementara itu Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika menilai polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak efektif melaksanakan program deradikalisasi. Buktinya adalah terjadinya kasus bom bunuh diri di Mapolres Poso sekitar pukul 08.03 WITA tadi.

“Berarti ada ketidakefektifan daripada program deradikalisasi yang sudah kita anggarkan. Mungkin itu perlu diantisipasi lebih jauh,” kata Pasek.
Pasek menilai, persoalan Poso merupakan masalah serius. Karena itu polisi dan BNPT harus betul-betul menangkalnya dengan baik. Namun penyelesaian kasus Poso ujar Pasek, tidak bisa dilakukan dengan bertindak represif. Sebab hal itu malah menjadikan aparat penegak hukum menjadi sasaran balik.

“Berkali-berkali menangkap, menembak orang berkali-kali juga ada bom meledak, artinya tidak menyelesaikan masalah. Sekarang polisi dijadikan sasaran kan, ini harus ada reorientasi ulang penataan ulang secara komprehensif. Ini membuktikan bahwa polisi menjadi ancaman juga,” terang Politikus Partai Demokrat tersebut.

Menurut Pasek, untuk menyelesaikan kasus terorisme bukan dengan cara menambah aparat kepolisian dan TNI. Namun harus ada perbaikan program deradikalisasi.

“Harus diatasi dengan baik, pola konsep deradikalisasi itu, pola ideologis, pola ekonomi, kesejahteraan, dan sosial,” ucapnya. (gil/jpnn)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=72449

Posted by on 4 Jun 2013. Filed under NASIONAL. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.