Pejabat Nyaleg, KPU Harus Tegas

JAKARTA – Kepala daerah yang masih menduduki jabatannya dilarang menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun pencalonan itu bisa dibenarkan jika kepala daerah yang bersangkutan telah menyatakan mundur dari jabatannya saat didaftarkan oleh partainya sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Ketentuan harus mundur itu mengemuka lagi dalam diskusi yang diikuti Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin dan peneliti dari Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, baru-baru ini. ”Kepala daerah itu dilarang menjadi caleg kecuali mundur dulu dari jabatannya saat pencalegan. Yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak bisa dicabut kembali,” kata Said Salahuddin.

Surat pengunduran diri itu, lanjut Said harus diajukan sejak masih sebagai bacaleg.”Jadi pengajuan surat itu tidak harus menunggu ditetapkan dalam DCS (Daftar Caleg Sementara,” tambah Said.Keharusan mundur itu menunjuk masuknya nama Dede Yusuf sebagai caleg Partai Demokrat di saat Dede masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Jabatan Dede sebagai wagub baru berakhir pada 13 Juni 2013 nanti. Karena itu Said minta KPU segera mencoret nama Dede dari DCS.

Kalau benar Dede Yusuf yang sampai saat ini masih menjabat wagub, maka harus dipastikan bahwa dia telah membuat surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai wagub, paling lambat diserahkan kepada KPU pada masa akhir perbaikan berkas administrasi bacaleg itu. ”Kalau surat itu belum dibuat maka KPU harus mencoret namanya,” tegas Said lagi.

Sementara itu Titi Anggraini mengatakan, sesuai pasal 51 ayat (1) huruf k disebutkan dengan jelas setiap bacaleg DPR dan atau DPRD harus memenuhi persyaratan, salah satunya harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, dan lain sebagainya.KPU harus melakukan verifikasi berkas pencalonan dengan teliti. Selain itu, saat perbaikan berkas sudah harus diberikan pula surat pengunduran itu. ”Artinya, kalau ternyata masih tidak memenuhi syarat, KPU harus mencoret yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sebelumnya Dede Yusuf sempat didemontrasi ratusan mahasiswa di Kota Bandung lantaran masuknya dia sebagai caleg Partai Demokrat nomor urut 1 dari daerah pemilihan Jawa Barat II. Padahal Dede Yusuf masih menjabat Wagub Jawa Barat hingga 13 Juni 2013 nanti. Mereka meminta KPU segera mencoret nama Dede dari DCS.

Salah seorang anggota Dewan Pembina PD Ajeng Ratna Suminar yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009 lalu mengaku banyak kader PD yang kecewa, termasuk dirinya karena posisinya sebagai caleg nomor urut satu di Dapil Jawa Barat II tergusur ke nomor dua lantaran Dede mendadak menjadi caleg nomor urut satu.”Saya katakan ujug-ujug (mendadak). Sebab walau bagaimanapun Dede Yusuf merupakan kader baru Partai Demokrat yang loncat dari Partai Amanat Nasional. Sementara itu, banyak kader lain yang sudah berjuang dari bawah sejak awal Demokrat berdiri. Tapi kok malah Dede yang di nomor satu,” lontar Ajeng, Selasa (14/5) di Jakarta.

Meski ia kecewa, Ajeng menegaskan dirinya akan selalu mematuhi putusan Dewan Pengurus Pusat PD terkait penomor urutan caleg. ”Saya sih gak apa-apa, saya tetap patuhi putusan DPP PD,” tandasnya. (ind/jpnn)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=72257

Posted by on 2 Jun 2013. Filed under UTAMA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.