Alokasi Kursi Caleg Kabupaten Sukabumi Diprotes

*Tak Sesuai dengan Hasil Rapat Konsultasi Parpol dan KPU Kabupaten Sukabumi

SUKABUMI-Keluarnya surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat nomor 104 tahun 2013 di website resmi KPU Pusat terkait perubahan alokasi kursi di beberapa dapil di Kabupaten Sukabumi menuai banyak protes.
Protes mengalir dari kalangan para pengurus parpol yang ikut dalam Pileg 2014 di Kabupaten Sukabumi. Surat edaran dari KPU Pusat tersebut dinilai tidak sesuai dengan hasil rapat konsultasi antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan seluruh perwakilan parpol pada tanggal 4 Maret 2013 lalu.
“Tanggal 4 Maret kemarin kami dan teman-teman partai melakukan konsultasi dengan KPU Kabupaten Sukabumi. Hasilnya tidak ada perubahan alokasi kursi tiap dapil di Kabupaten Sukabumi untuk Pileg 2014.

Semuanya sama persis dengan dapil dan alokasi kursi pada Pileg 2009 kemarin. Tapi kenapa tiba-tiba ada perubahan tersebut,” ujar Sekretaris DPC PAN Kabupaten Sukabumi, Budi Mulyadi kepada Radar Sukabumi kemarin.
Padahal lanjut Budi, perubahan dapil dan alokasi hanya bisa dibenarkan bila ada pemekaran wilayah dapil atau penambahan jumlah penduduk secara signifikan. Dan kedua syarat di atas tidak terpenuhi di Kabupaten Sukabumi.

Dirinya menyesalkan tidak adanya pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sukabumi ke parpol-parpol.”Apalagi tidak ada sosialisasi terkait perubahan tersebut,”ujarnya.
Sementara Fungsionaris Partai Demokrat (PD) Hendar Darsono mensinyalir adanya pihak-pihak yang ikut mempengaruhi keputusan KPU Pusat tersebut.”Dalam hemat saya ada pihak-pihak yang memberi pertimbangan kepada KPU Pusat. Kan tidak mungkin KPU Pusat membuat keputusan secara sepihak tanpa ada masukan dari pihak lain,”tuturnya.
Karena itu Hendar mengatakan pihaknya akan memperjuangkan keputusan sebelumnya sebisa mungkin. Dan andaikata KPU Pusat tetap keukeuh dengan keputusan barunya ini, Hendar akan meminta agar KPU bisa memberikan penjelasan kepada seluruh parpol yang ikut Pileg 2014 di Kabupaten Sukabumi.”Harus ada ekspose dari KPU ke kita dan mereka harus mampu menyakinkan kita akan perlunya perubahan tersebut,”katanya.
Sedangkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi M Jaenudin menilai, KPU seharusnya bersikap transparan dan terbuka kepada pengurus parpol yang ada. Sebab, dalam pertemuan dengan 10 pimpinan parpol yang akan menjadi peserta pileg nanti, KPU berkomitmen untuk menjalin komunikasi setiap tahapan pencalegan. “Saya ingin KPU terbuka. Sebab, ini menyangkut komitmen dan kebersamaan dengan parpol peserta pileg,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ase Riyadi mengatakan, terkait permasalahan ini menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak tahu menahu mengenai alasan perubahan ini. Bahkan dirinya mengaku telah mengirimkan usulan kepada KPU Pusat agar tidak ada perubahan alokasi kursi di dapil Kabupaten Sukabumi.”Kami sudah mengirimkan usulan agar keputusan konsultasi antara kami dan para parpol pada 4 Maret tersebut tidak diubah, tapi sampai sekarang hasilnya belum kami terima,”ungkapnya.
Telatnya jawaban dari KPU Pusat itu pula yang menyebabkan KPU Kabupaten Sukabumi belum mau mensosaliasikan surat edaran KPU Pusat nomor 194 tahun 2013 tersebut kepada parpol di Kabupaten Sukabumi.
Ase memberi apresiasi bila memang ada usulan untuk mengubah kembali keputusan KPU Pusat tersebut seperti sedia kala.”Tentu akan kami dukung penuh langkah KPU Kabupaten Sukabumi tersebut,”ungkapnya.
Perubahan itu terjadi di dapil 2 yang asalnya 8 kursi menjadi 7, dapil lima yang dirubah dari 10 menjadi 9, dan dapil 4 dan 6 yang masing-masing ditambah satu kursi. (cr3).

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=60813

Posted by on 14 Mar 2013. Filed under PEMILUKADA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Copyright Ā© 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.