Mujarab Tunggu Jadwal Sidang MK

Muraz:Panwaslu Tidak Punya Wewenang Tentukan PSU

SUKABUMI – Tim Mulyono-Jona Arizona (Mujarab) sudah mengajukan gugatan terkait hasil Pemilukada Kota Sukabumi ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin (4/3). Materi gugatan itu adalah sejumlah pelanggaran yang dinilai Tim Mujarab mempengaruhi perolehan suara.  Terkait sejumlah dugaan pelanggaran itu pun, Panwaslu Kota Sukabumi telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Sukabumi untuk melakukan pemungutan suara ulang di tiga kelurahan, yaitu Sriwedari, Cisarua dan Selabatu. Meskipun tindak lanjut atas pelanggaran-pelanggaran di ketiga kelurahan itu, tindaklanjutnya baru sampai pada klarifikasi terlapor. “Kami sudah menerima empat laporan, dengan terlapor Camat Cikole, Ketua PPS Kelurahan Cisarua, Lurah Sriwedari dan Ketua PPS Kelurahan Sriwedari,” ungkap Ketua Panwaslu Kota Sukabumi Ending Muhidin kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Menurut dia,  berdasarkan wilayah Kelurahan Sriwedari dengan permasalahan dari keterangan saksi pada Selasa (26/2)   pukul 02.00 WIB, Camat Cikole membawa kotak suara berisikan rekapitulasi panitia pemungutan suara (PPS) Kelurahan Selabatu ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Cikole. Di Kelurahan Cisarua permasalahan yang timbul yakni menurut pelapor atau saksi bahwa PPS Cisarua tidak mengundang secara tertulis kepada kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS)-KPPS saat rekapitulasi perhitungan suara di PPS tanggal 25 Februari lalu. Untuk wilayah Sriwedari yang menjadi permasalahan berdasarkan pelapor yaitu pada 25 Februari lalu, Lurah Sriwedari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bentuknya mengarah tidak netral (memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon).  “PPS Sriwedari juga membuka segel dan mengambil model C untuk penyelenggara, Panwaslu dan PPS dari tempat pemungutan suara (TPS) 13 saat ketua PPS menyerahkan rekapitualsi KPPS tanpa disaksikan PPK,” katanya.

Desakan pilkada ulang di sejumlah kelurahan itu memang muncul pasca aksi demonstrasi Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) yang dilakukan kemarin. Dengan diikuti ratusan massa, FRMB yang pro Mujarab itu menegaskan agar persoalan ketidakfairan pemilukada ini dibalas dengan pemilukada langsung. Ketua FRMB Tatan Kustandi mengaku, ia akan bersikap ksatria manakala pemilukada ini berjalan murni dan tanpa kecurangan. “Saya adalah orang yang akan mengucapkan selamat pertama kepada pemenang jika pemilukada ini berlangsung murni,” terangnya.

Hanya saja, ia menilai, pemilukada 24 Februari lalu berlangsung penuh  intrik dan kecurangan. Ada dua hal yang ia soroti pasca pemilukada tersebut. Pertama, kecurangan yang terjadi jelas merusak dan menodai jalannya demokrasi. “Dan yang kedua, adanya kecurangan itu jelas melukai amanah rakyat. Makanya, saya tidak akan pernah rela dan akan terus berjuang untuk kebenaran,” tegasnya.

Sementara, terkait rekomendasi Panwaslu itu, tim Mufakat angkat bicara. Walikota Sukabumi terpilih, M Muraz mengatakan, proses demokrasi harus mengedepankan penegakan hukum. Jika penyelenggara atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pesta rakyat itu melakukan pelanggaran maka diproses secara hukum, tanpa ada intervensi dari siapapun. “Gunakan kekuatan hukum, bukan people power (kekuatan orang, red). Dalam pemilu itu harus jujur dan adil (Jurdil), dengan berpatokan pada hukum atau aturan yang berlaku.  Itu kata mantan Presiden RI, Megawati,” ujar Muraz, kemarin.

Menurut dia, panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dilakukannya pemilihan ulang. Itu ranah Mahkamah Konstitusi (MK). “Pertanyaannya adalah apakah laporan-laporan itu sudah diteliti dan dibuktikan adanya. Lalu apakah terjadi perubahan rekapitulasi suara pascakejadian itu? Sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. Untuk pemilihan ulang ini, sekali bukan ranah panwaslu, itu MK yang tetapkan,” tegas mantan Sekda Kota Sukabumi itu.

Senada dikatakan salah satu anggota Tim Advokat Mufakat, Dedi Fatius. Menurutnya, soal Pilkada Kota Sukabumi saat ini sudah masuk tahapan yuridis, bukan lagi politis. “Secara politis sudah berakhir ketika KPU menetapkan perolehan suara Mufakat tertinggi, melalui rapat pleno. Kalau pun sekarang ada gugatan dari peserta pemilukada, itu proses yuridis melalui MK,” jelas Dedi.

Terkait rekomendasi itu, Dedi mengatakan penentuan pemilihan ulang bukan wewenang panwaslu. “Boleh saja mengajukan rekomendasi, tapi penentuannya tetap di tangan MK melalui sidang panel hakim MK,” kata Dedi.

Sementara itu, salah satu anggota kuasa hukum Tim Mujarab, AA Brata Soedirdja optimis gugatannya ke MK bakal dikabulkan. Alasannya, bukti yang diajukan cukup kuat untuk dilakukannya pemilihan ulang. “Kami sudah daftar ke MK tadi (kemarin, red), tinggal menunggu jadwal sidang,” ujar Brata, seraya menambahkan dirinya mendaftar gugatan ke MK bersama anggota kuasa hukum yang lain serta tim pemenangan Mujarab.(dyl/veg/fkr)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=59045

Posted by on 5 Mar 2013. Filed under UTAMA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.