Fitra Cium Proyek ‘Siluman’ Pemerintah

DESAK TRANSPARAN : Sejumlah Anggota Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Kabupaten Sukabumi saat menggelar workshop di Hotel Augusta, Cicantayan kemarin.

DESAK TRANSPARAN : Sejumlah Anggota Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Kabupaten Sukabumi saat menggelar workshop di Hotel Augusta, Cicantayan kemarin.

* Sering Muncul Tiba-tiba Tanpa Lewat Musrenbang

CICANTAYAN-- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sukabumi mencium banyaknya proyek siluman yang muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi. Ini lantaran, proyek tersebut sering muncul tiba-tiba dan tanpa melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang menjadi dasar penganggaran program pembangunan pemerintah.
“Ini terlihat dari perencanaan pembangunan daerah yang tidak bersinergi. Hal ini dibuktikan dengan adanya realisasi kegiatan yang muncul secara tiba-tiba dan notabene tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang. Hasilnya, terjadi ketidaktransparanan pengelolaan anggaran,” kata Manajer Program Fitra Sukabumi Ajat Zatnika usai workshop Finalisasi Prosedur Penganggaran Perencanaan Anggaran Daerah di Hotel Augusta Cikukulu Kecamatan Cicantayan kemarin.
Ajat menilai, jika adanya transparansi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah, maka semuanya berjalan sesuai perencanaan. Kecamatan atau desa tinggal menunggu pengguliran program yang termaktub dalam musrenbang sesuai tingkatannya. Maka dari itu, ia meminta pemerintah daerah untuk transparan dalam mengalokasikan anggarannya,sehingga tidak ada lagi kecurigaan dan pertanyaan dari masyarakat tentang  efektifitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Ajat berharap dengan adanya workhsop yang diadakannya itu, dapat menjawab permasalahan yang ada dan pemerintah dapat melakukan terobosan menciptakan inovasi dalam perencanaan penganggaran daerah yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, integratif, akomodatif dan akuntabel. “Jangan sampai karena ketimpangan program dan penganggaran, mereka tercium oleh aparat hukum. Ini preseden buruk pemerintahan,” kritiknya.
Sementara itu, dalam acara workshop kemarin, diadakan sharing pengalaman proses pelaksanaan perencanaan penganggaran dan mekanisme penerapan Pagu Indikatif kecamatan (PIK) di Kabupaten Sukabumi. Adapun yang ikut menghadiri acara tersebut diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sumedang Edi Ashari, Perwakilan Dewan, Perwakilan unsur pemerintahan dan undangan lainnya. (why)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=52966

Posted by on 5 Feb 2013. Filed under KABUPATEN SUKABUMI, UTAMA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.