Budaya Politik dan Pesta Demokrasi

Oleh: Olih Solihudin

Guru Sosiologi SMAN 3 Sukabumi

Pesta demokrasi masyarakat Jawa Barat hanya tinggal menghitung hari, demikian halnya masyarakat Kota Sukabumi pada tanggal 24 Pebruari 2013 akan melaksanakan 2 pemilihan secara sekaligus, yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota(Pilwalkot) sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Gambar dan baligo yang menampilkan beberapa kandidat sudah terlihat di berbagai sudut. Demikian pula kegiatan para kandidat semakin intens kemunculannya akhir-akhir ini dengan memanfaatkan berbagai macam kegiatan yang ada. Ada yang berbentuk kunjungan atau silaturahmi dengan masyarakat, sosialisasi program yang akan diemban ketika para kandidat itu terpilih, menyelenggarakan perlombaan atau pertandingan olah raga, atau bahkan berupaya meraih simpati masyarakat dengan santunan dan lain-lain.

Sejauh upaya yang dilakukan oleh para kandidat itu bertujuan positif dan tidak melanggar aturan main yang telah ditentukan oleh KPUD, tentu sah-sah saja. Bahkan jika upaya kegiatan-kegiatan tersebut bermaksud melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, menyerap aspirasi dengan mendengarkan berbagai macam masukan dari calon pemilih, sungguh kegiatan yang sangat mulia demi tercapainya masyarakat yang sejahtera seperti yang telah tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan politik yang baik seperti ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain: Pertama, masyarakat dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politik. Kedua, dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa. Ketiga, masyarakat mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik yang baik dalam kehidupan berdemokrasi.

Budaya politik yang baik serta partisipasi yang maksimal dari masyarakat tentunya akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah lama rasanya masyarakat menantikan kondisi bangsa dan negara ini yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Negara tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi idaman semua kalangan, terutama kaum marginal yang serba terpinggirkan dalam berbagai kesempatan. Sekali lagi partisipasi aktif dan budaya politik yang baik dari masyakatlah yang tentunya dapat memberikan angin segar terhadap kehidupan demokrasi ini, sehingga masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

Lantas apa itu budaya politik dan bagaimana masyarakat mempraktekannya? Budaya politik terdiri dari dua kata, budaya dan politik, dengan penjelasannya secara sederhana sebagai berikut. Secara etimologis, budaya atau kebudayaan seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan itu diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Kebudayaan itu ada karena adanya masyarakat, sehingga budaya dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Menurut C. Kluckhohn dalam sebuah karyanya yang berjudul Universal Categories of Culture (1953) pada kebudayaan di manapun pasti memenuhi atas unsur-unsur kebudayaan yang menurutnya mencakup tujuh unsur, dimanapun masyarakat menurut C. Kluckhohn pasti memiliki kebudayaan, yang membedakan antara satu kebudayaan masyarakat dengan kebudayaan masyarakat lainnya hanya terletak pada hal yang ada dan digunakan pada masyarakat tersebut saja, sedangkan keseluruhan unsur-unsur budayanya adalah sama. Ketujuh unsur kebudayaan itu adalah : Teknologi, Mata pencaharian, Religi/kepercayaan, Sistem kemasyarakatan, Kesenian, Sistem pengetahuan, Kesenian, Sistem pengetahuan.

Kata politik berasal dari Bahasa Yunani yaitu Polis yang berarti negara kota atau policy dalam Bahasa Inggris yang berarti kebijakan. Sedangkan dalam Bahasa Arab, politik disebut juga dengan siyasah yang berarti cerdik atau bijaksanaan. Dari beberapa pengertian tersebut, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa politik selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kebijakan, dan kekuasaan. Politik pada dasarnya mempunyai ruang lingkup negara, karena negara adalah lembaga politik tinggi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya politik pun mencakup ide, asas, sejarah, dan kelompok masyarakat.

Dari pembahasan tentang pengertian budaya dan pengertian politik diatas, kita dapat memahami atau minimal sudah mempunyai gambaran mengenai apa itu budaya politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira, Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik yang terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang. Sementara menurut Marbun, Budaya politik adalah pandangan politik yang memengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang, dan budaya politik ini lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakan dalam masyarakat.

Berdasarkan sikap warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan, budaya politik dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik apatis (parokial), budaya politik mobilisasi (subjek), serta budaya politik partisipasif (aktif). Pertama, Budaya Politik Apatis (Parokial). Budaya politik parokial biasanya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional seperti di desa-desa terpencil atau masyarakat yang jauh dari pusat kota. Pada budaya masyarakat parokial, perhatian dan minat terhadap objek-objek politik yang luas sangat kecil sekali bahkan tidak ada, kecuali dalam batas tertentu di tempat mereka tinggal. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi masih sangat rendah, lebih bersifat menerima apa adanya atau lebih dikenal dengan istilah budaya kaula.

Kedua, Budaya Politik Mobilisasi (Subjek). Budaya politik mobilisasi biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan dan daerah-daerah pinggiran. Masyarakat jenis ini sebenarnya telah memiliki perhatian dan kesadaran terhadap politik, meskipun dalam tingkatan yang masih rendah. Posisi mereka dalam politik dapat dikatakan berada dalam posisi yang pasif. Mereka cenderung bersikap patuh dan tidak mau menentang kebijakan yang diambil oleh pemeran politik. Budaya politik mobilisasi ini dapat dikatakan sebagai masyarakat yang cenderung bersikap pasif dan tidak memiliki kesadaran untuk aktif di politik untuk menjadi aktor politik.

Ketiga, Budaya Politik Partisipasif. Pada budaya politik jenis ini, anggota masyarakat sudah memiliki kesadaran penuh dan memiliki peran aktif dalam kegiatan politik. Masyarakat sudah tidak lagi hanya menerima segala keputusan pemerintah, namun sudah berani menentang dan mengkritik serta sudah mulai menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat jenis ini juga sudah mulai melibatkan diri sebagai aktor politik dan berperan aktif dalam dunia politik.

Tanggung jawab partai politik dan pemerintah tentu sangat besar dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan memiliki kepedulian dan memiliki budaya politik partisipasif, yang pada akhirnya negara yang sejahtera akan terselenggara seperti yang dicita-citakan masyarakat selama ini. Namun ada fenomena yang menarik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada akhir-akhir ini yang telah dilaksanakan, dimana tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dikatakan rendah alias banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, padahal beberapa pelaksanaan Pilkada itu dilaksanakan di kota-kota besar.

Idealnya masyarakat perkotaan dengan latar belakang tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat ekonomi yang lebih mapan, dapat membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian lebih terhadap perhelatan demokrasi. Dikhawaitirkan jika sikap masyarakat seperti demikian meluas ke berbagi daerah, tentu saja akan menghasilkan pemerintahan yang tidak representatif. Sehingga tujuan luhur dari sebuah perhelatan demokrasi agar melahirkan pemerintahan yang memiliki kredibilitas untuk dapat mendorong lahirnya negara sejahtera tidak akan tercapai.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Achmad Tanribali Lamo menyatakan (republika.co.id,17/10/12) bahwa partisipasi masyarakat di dalam menggunakan hak pilih semakin menurun. Dikatakannya, pada Pemilu 2009 rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 70-80 persen, namun di banyak pilkada tingkat partisipasi rata-rata pemilih hanya mencapai 60-65 persen. Partisipasi masyarakat dibanding tahun 2009 tidak semakin baik, bahkan ada daerah yang partisipasi pemilih hanya mencapai 25 persen dari jumlah penduduk yang wajib memilih. Dia menjelaskan, meskipun tidak ada satu aturan pun yang menyebutkan sah atau tidaknya pemilu dari tingkat partisipasi pemilihnya, sehingga berapun persentase partisipasi masyarakat pemilu tetap sah, namun demikian partsipasi pemilih sangat penting demi kualitas pemilu. Wallahualam.(*)
(Penulis adalah alumni Fakultas Ilmu Budaya UNPAD)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=45946

Posted by on 10 Jan 2013. Filed under MIMBAR PUBLIK, RUBRIK. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.