POLITISASI BIROKRASI

Oleh: Ade Munajat

Dosen STISIP Widayapuri Mandiri Sukabumi

Politik dan birokrasi ibarat dua sisi yang saling mengikat dan membutuhkan satu sama lainnya. Politik sebagai kebijakan membutuhkan birokrasi sebagai pengejawantah. Birokrasi juga butuh orientasi dan arah kebijakan yang bersumber pada politik kebijakan. Tanpa kebijakan politik birokrasi menjadi mandeg.

Meski saling mengikat dan membutuhkan, politik dan birokrasi memiliki logika masing-masing. Logika politik ialah kekuasaan. Sementara logika birokrasi ialah keserbahematan waktu dan keserbatepatan sasaran pekerjaan.

Relasi politik dan birokrasi dengan logikanya masing-masing sebagaimana diterangkan seringkali menjadi kabur dan tidak jelas ketika politik kekuasaan dipahami sebagai tujuan dan bukan alat untuk mencapai tujuan.

Makna Politik dan Birokrasi

Kata politik secara historis berakar pada bentuk polis yang berarti negara kota (city state) dalam zaman Yunani kuno. Turunan makna polis dapat dilacak dalam kata police, policy, dan politic sebagaimana sering kita gunakan saat ini. Dengan demikian, menurut asal usulnya, bersama kata politik melekat di dalamnya kekuasaan. Dalam perkembangannya kemudian, politik memiliki varian makna yang bukan saja berarti kekuasaan tetapi mencakup semesta pembicaraan mengenai negara (state), pengambilan kebijakan (decesion making), kebijakan (policy) dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) kekuasan.

Kata birokrasi, menurut asal usul katanya berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni biro berarti kantor dan krasi yang berarti pemerintah. Dengan demikian, secara sederhana birokrasi berarti kantor pemerintah. Kata kantor pemerintah kemudian mendapat perluasan makna yang sama sebangun dengan organisasi yang dibentuk guna mencapai tujuan tertentu, diorganisir secara hierarki dengan jalinan komando yang tegas, menciptakan pembagian kerja yang jelas, peraturan-peraturan umum, para pegawai (birokrat) dipekerjakan berdasarkan kompetensi tertentu (merit system), dan pekerjaannya sebagai birokrat merupakan pengabdian menurut aturan yang tertentu.

Politik dan birokrasi dengan demikian berbeda sebagaimana tabel di bawah ini

 

No

Variabel Pembeda

Jabatan politik

Jabatan Birokrasi

1 Cara pengangkatan Dipilih melalui pemilu Diangkat berdasarkan kualifikasi tertentu
2 Masa jabatan Ditentukan

(biasanya 5 tahun)

Seumur hidup
3 Sifat jabatan Sewaktu-waktu bisa diberhentikan Tidak bisa diberhentikan kecuali ybs meminta berhenti
4 Pertanggungjawaban Bertanggung jawab kepada konstituent yang memilihnya Bertanggung jawab kepada negara

 Dari tabel itu dapat diketahui bahwa kekuasaan disatu sisi dan birokrasi pada sisi yang lain berbeda. Kekuasaan politik melahirkan jabatan politik sementara karir birokrasi melahirkan jabatan birokrasi.

Politisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi berarti hal yang membuat keadaan birokrasi menjadi bersifat politis. Keadaan tersebut sebagai akibat dari adanya sejumlah politisi yang melihat birokrasi sebagai alat yang dapat membantu memenangkan pertarungan dalam pilkada dan melanggengkan kekuasaannya. Didalam birokrasi terdapat sejumlah fasilitas. Manusia, uang, dan prasarana yang dapat melapangkan jalan kemenangan pilkada. Seluruh fasilitas itu mewujud berbentuk tim sukses, manipulasi dana APBD dalam berbagai bentuk bantuan beserta penunjang lainnya.

Dalam hubungan itu, birokrasi menjadi ajang pertarungan kekuasaan dan ajang tarik menarik kepentingan kekuasaan. Ini berbahaya. Sebab di dalam birokrasi akan bertumbuh faksi-faksi sebagaimana dapat dilihat dan dipraktikkan di dalam dunia perpolitikan kita. Selanjutnya Faksi-faksi sebagaimana dimaksud akan mengancam soliditas birokrasi. Birokrasi dapat terpecah belah dan sampai derajat tertentu di antara sesama birokrat dapat saling curiga.

Para birokrat dalam konteks itu juga berada dalam situasi seperti makan buah simalakama. Semisal, menolak salah menerima juga salah. Penolakan dalam pelibatan sebagai tim sukses, misalnya, dapat menyulitkan seorang birokrat mengingat kepala daerah merupakan pembina PNS di daerah. Penolakan dalam hal itu berarti juga kehilangan jabatan dan masa depan. Menerima menjadi tim sukses, jelas salah. Hal itu menabrak rambu hukum yang mengharuskan PNS menjaga netralitas politiknya.

Akibat lanjutan, terutama berkaitan dengan besarnya biaya politik dalam pilkada yang diiringi dengan keinginan mengembalikan biaya dimaksud, ialah, jabatan dalam birokrasi ’diperjualbelikan’. Dinas-dinas ’basah’ memiliki nilai jual tinggi. Itulah sebabnya, mutasi dalam birokrasi dapat terjadi beberapa kali dalam satu tahun dan patut  diduga bernilai rupiah tertentu. Dari perspektif itu, dapat dimengerti apabila kemudian kita melihat proses ganti kepala daerah berarti ganti kepala dinas. Setidaknya, kita menyaksikan bahwa setiap pascapilkada, biasanya, kemenangan satu pihak akan menggusur para birokrat yang dicurigai sebagai lawan politik oleh pihak lainnya yang berhasil keluar sebagai pemenang.

Refleksi

Politik sejatinya bernilai mulia apabila selalu menyangkut upaya mewujudkan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi (private goals). Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik yang dijalankan oleh sutu negara harus dilaksanakan dengan tujuan menyejahterakan rakyat bukan hanya menguntungkan salah satu pihak. Singkatnya, politik adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan seluruh masyarakat.

Kemuliaan politik menjadi kotor bila terjadi manipulasi kekuasaan untuk kepentingan diri, individu, partai dan kelompoknya. Selama pemimpin menjadikan politisasi birokrasi menjadi ajang untuk mencapai kepentingan politik tertentu maka pada titik itu pula sebetulnya sedang terjadi konspirasi politik dalam birokrasi yang mengotori kemuliaan politik.

Begitukah?

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=40465

Posted by on 13 Des 2012. Filed under MIMBAR PUBLIK, RUBRIK. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.