Cara Warga Perbatasan NTT-Timor Leste Menjaga Keharmonisan

Langgengkan Tradisi Berbagi Hasil Panen    

KOMPAK: Pilih NKRI-Petros Pot 60 (kiri ) dan Benecticus Kevi 30 ( kanan ) yang lebih memilih menjadi warga NKRI. mereka ditemui disela sela gotong royong membangun gereja di desa Napan kec Bikumi Utra kab TTU, NTT

Desa Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), berbatasan langsung dengan Timor Leste. Meski berbeda negara, kehidupan warga di kawasan perbatasan itu justru harmonis.

  UMAR WIRAHADI, Timur Tengah Utara

Desa Napan berada di Kecamatan Bikomi Utara, sekitar 23 kilometer dari pusat kota Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Sebagian besar penduduknya mencari nafkah dari bertani dan beternak. Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, warga Napan kerap masuk ke wilayah negara yang berdiri pada 1999 itu.
Hal tersebut tak terlepas dari faktor sejarah. Mayoritas warga Desa Napan memiliki hubungan darah dengan saudara mereka di Timor Leste. “Kami memiliki satu garis keturunan nenek moyang,” kata Kepala Desa Napan Yohanis Anunu, 34, kepada Jawa Pos.
Nah, dari nenek moyang yang sama itulah muncul persamaan adat dan budaya. Bahkan, bahasa ibu mereka pun sama. Yaitu, bahasa Dawan. Kesamaan itulah yang menyatukan hubungan warga berbeda negara tersebut. Meski begitu, mereka tetap saja tidak bisa keluar masuk dengan seenaknya. Ada batas wilayah dan peraturan negara yang harus ditaati.
Kendati sudah dipisahkan kewarganegaraan, hubungan kekeluargaan yang telah lama terjalin itu tak serta merta pupus. Beragam cara dilakukan warga dua negara untuk terus membina pertalian harmonis. Yang paling intens ialah melalui perayaan adat. “Pertalian adat dan budaya adalah pemersatu utama meski kami berbeda warga negara,” papar Yohanis.
Dalam kepercayaan warga Desa Napan, alam merupakan warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Setelah panen, dua warga negara itu saling mengunjungi. Mereka membawa sejumlah hasil panen untuk disumbangkan ke lumbung rumah adat. Tradisi itu adalah bentuk syukur terhadap hasil panen yang diperoleh. Harapannya, hasil panen bisa lebih baik di kemudian hari. Sebelum melangsungkan acara itu, para tokoh menggelar pertemuan adat.
Kalau masalah adat, aparat di perbatasan memberikan toleransi dengan memberikan izin masuk bagi warga dua negara. Namun, itu tak serta merta. Perizinan tersebut harus melalui koordinasi perangkat desa dan kecamatan terlebih dahulu. Dengan begitu, dalam jangka waktu tertentu, dua pihak bisa masuk dengan pengawalan petugas.
“Kami membangun banyak rumah adat di sana (Timor Leste, Red),” tutur Gerardus Siky, 45, perangkat desa Napan lainnya.
Tradisi saling mengunjungi juga terjadi saat perayaan hari-hari besar agama. Begitu juga ketika ada kabar duka di salah satu warga. Ketika Timor Timur terlepas dari Indonesia, banyak desa sekitarnya menjadi pengungsian. Mereka lantas menetap dan menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Di Desa Napan, warga eks Timor Timur nyaris separo dari total warga. Di antara 1.036 warga Napan, 507 orang adalah mantan penduduk Timor Timur. Mereka saling hidup rukun. “Di sini tidak ada perbedaan. Kami hidup rukun tanpa membeda-bedakan karena semua sudah berkomitmen hidup dalam NKRI,” papar Yohanis.
Bagi warga di sana, menjadi WNI atau bukan adalah masalah pilihan dan prinsip. Tidak bisa dipaksakan. Bahkan, orang tua pun tak bisa memaksa anaknya. Itu seperti yang dialami Petrus Pot. Salah seorang anaknya tinggal di Timor Leste. “Tidak masalah,” ujar pria 60 tahun itu.
Pria yang memiliki dua anak itu beristri warga Timor Leste bernama Rosina Neno, 46. Ketika Timor Timur terlepas dari Indonesia, sang istri sempat bimbang untuk menentukan pilihan. Rosina akhirnya memilih bersama Petrus dan menjadi WNI. Meski begitu, hubungan dengan keluarga besar di Timor Leste tetap terjaga. “Mertua saya tinggal di sana,” tutur Petrus.
Kedekatan hubungan warga perbatasan terlihat dari banyaknya perkawinan antarnegara. Misalnya, itu yang dijalani Bennydiktus Kefi, 30. Tiga tahun lalu pemuda asal Kabupaten Oeccusse, Timor Leste, itu menikahi Imelda Ello, 30, warga asli Desa Napan. Mereka bertemu dalam sebuah acara adat. Sebagai salah seorang perwakilan pemuda, Bennydiktus kerap datang ke Desa Napan bersama tokoh adat Oeccusse.
Menikahi warga Desa Napan membawa konsekuensi tersendiri bagi Bennydiktus. Dia harus meninggalkan orang tuanya dan menjadi WNI. Namun, pergantian warga negara itu tak membuat dia putus hubungan dengan keluarga besarnya. Bennydiktus kerap mengunjungi orang tuanya yang tinggal di Kecamatan Oeasilo, Oeccusse. “Orang tua saya merestui. Tali silaturahmi kami tidak terputus,” katanya.
Lakon hidup Agustinus Kollo, 37, setali tiga uang dengan Bennydiktus. Sejak 2007, lelaki enam anak itu memilih berpindah warga negara setelah mempersunting seorang perempuan dari Desa Napan. Kisah cintanya pun berawal dari acara adat. “Kalau lagi kangen sekali dengan keluarga di sana, saya biasa lewat jalan pintas,” ujarnya.
Akibat ulah nekatnya itu, Agustinus beberapa kali harus berurusan dengan aparat di pos jaga perbatasan. Jika diinterogasi, dia beralasan mencari ternak sapinya. “Itu alasan paling ampuh. Sebab, hewan ternak bebas berkeliaran di mana saja. Begitu juga dari Tilos,” ungkapnya.
Selain pertalian adat, warga di Kecamatan Bikomi Utara memiliki cara untuk menjaga keharmonisan di perbatasan. Yaitu, mengundang warga Timor Leste dalam pertandingan sepak bola persahabatan antarkampung. Pertandingan itu biasanya dilakukan setiap Jumat sore di lapangan sekolah SD Katolik di Desa Tes.
Jika ada pertandingan, ratusan warga dari desa-desa tetangga berjubel memadati lapangan darurat itu. Mereka duduk mengitari lapangan. “Kalau kalah, tidak ada istilah tawuran. Kami fair saja. Toh ini untuk mempererat persaudaraan,” tutur Yohanis.
Di tengah kehidupan warga yang harmonis, daerah perbatasan masih berkutat dengan minimnya fasilitas. Salah satu masalah besar adalah komunikasi. Sejak awal 2010, Timor Leste memasang tower pemancar sinyal. Posisinya sekitar 2 kilometer dari garis perbatasan. Akibatnya, sinyal handphone yang masuk wilayah itu akan terkoneksi dengan jaringan alat komunikasi milik Timor Leste.
Selain Desa Napan, ada tujuh desa lain yang terkena dampak. Hal itu membuat warga harus bersusah payah mencari jaringan dari provider Indonesia. Hal itu bisa ditemukan setelah berjalan tiga kilometer dari Desa Napan.
Kesulitan memperoleh jaringan komunikasi juga dirasakan para anggota TNI yang berjaga di perbatasan. Jika ada perintah darurat, mereka harus berjalan tiga kilometer dari pos untuk mencari sinyal. “Kalau angkat telepon, kena roaming. Kalau balas SMS, kena Rp 4.500,” jelas Komandan Pos (Danpos) Perbatasan Napan Letnan Dua (Letda) Iwan Junaidi.
Warga berharap, pemerintah segera bertindak. Saat Saifullah Yusuf menjadi menteri pembangunan daerah tertinggal (PDT), dia pernah berkunjung ke desa itu. Saat itu Saifullah berjanji akan membenahi jaringan komunikasi di daerah perbatasan tersebut. “Listrik memang sudah memadai. Kami bersyukur kemacetan juga berkurang,” kata Yohanis.
Fasilitas di dunia pendidikan juga sangat minim. Jangankan komputer atau laboratorium, pengadaan perpustakaan dan ruang belajar pun kurang. Alhasil, banyak sekolah yang tidak punya kelas. Proses belajar mengajar dilakukan di alam bebas. “Keterbatasan ruang kelas dan fasilitas pendukung menjadi kendala utama. Di sini kekurangan empat ruang kelas,” kata Kasek SD Napan Agustinus Sigik. (*/c4/ca)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=3810

Posted by on 20 Feb 2012. Filed under FEATURES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.