Saksi Ahli Dewan ‘Mentahkan’ Pemkab

BERSAKSI : Saksi ahli dari Universitas Trisakti, Hasni usai memberikan penjelasan soal peraturan hukum agraria di PN Cibadak, Jalan Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, kemarin. foto: perli rizal/radarsukabumi

* Dalam Sidang Lanjutan Ganti Rugi Konservasi Penyu

PALABUHANRATU- Sidang lanjutan tuntutan ganti rugi lahan konservasi penyu Blok pangumbahan, Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Jalan Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu kemarin. Sidang tersebut berlangsung sengit. Lantaran, kuasa hukum penggugat (CV Daya Bakti), tergugat (Pemkab Sukabumi) maupun kuasa hukum turut tergugat (DPRD), masing-masing memiliki penafsiran ‘alas hak’ yang diungkapkan saksi ahli, Hasni dari Universitas Trisakti yang dihadirkan pihak turut tergugat yakni DPRD.

Saat dicecar sejumlah pertanyaan, dalam penjelasannya, Anggota Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti, ini menyebutkan, pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) yang berdiri diatas hak Pengelolaan Lahan (HPL) dianggap sah menuntut ganti rugi.

“Jika ada alas haknya, berdasarkan UU no 40/1996, maka tuntutan itu sah. Dan jika pemkab merasa sudah membayar HGB nya, seharusnya pemkab memohon kepada BPN agar nama pemilik HGB itu dihapus. Atau pemilik HGB menyerahkan secara sukarela,” jelasnya.

Ia menganggap, permintaan ganti rugi tersebut dikembalikan lagi kepada perjanjian. Sedangkan HGB tersebut untuk dianggunkan ke bank. Husni yang juga dosen hukum perdata dan hukum agraria di empat kampus ternama (FH Universitas Trisakti, FH Untar, FH Unkris dan STHM) itu menyebutkan hal itu bisa dilakukan. Asalkan, pemilik HGB mendapatkan rekomendasi dari pemegang HPL yakni Pemkab Sukabumi. “Karena HGB itu berdiri di atas HPL pemkab,” terangnya.

Setelah saksi ahli menjelaskan panjang lebar soal aset, perjanjian, HGB dan HPL baik pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat terlihat merasa puas. Penggugat bakal mengajukan pemeriksaan setempat (PS) ke lokasi konservasi penyu di Blok Pangumbahan tersebut. Direncanakan, PS tersebut bakal digelar pada Jum’at 09 November mendatang.

Saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum Pemkab Sukabumi, Solihin Muckhtar mengatakan, setelah mendapatkan penjelasan dari saksi ahli ia berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan alas hak tersebut adalah HGB atau HPL. Sehingga, perjanjian 2002 yang menyebutkan aset Direktur CV DB, Adang Gunawan berupa lahan seluas 5 hektar dan bangunan itu masih cacat hukum.

“Kalo bangunannya benar ada. Tapi kalo lahannya tidak ada dasar hukumnya, Seperti HPL atau HGB. Karena HPL itu terbit pada tahun 2003 dan HGB terbit pada 2004. Sehingga perjanjian 2002 itu cacat hukum. Makanya, saya aneh juga kok dia menguatkan gugatan penggugat dan mementahkan pendirian kita,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum CV DB, Rusdianto Matulatua menilai, bahwa pernyataan alas hak yang disampaikan saksi ahli tersebut kliennya (Adang Gunawan) jelas memiliki dasar hukum. “Karena wan prestasi bupati itu terjadi pada tahun 2008. Dimana dalam perjanjian 2008 itu menyebutkan aset dan dijelaskan aset tersebut di dalam perjanjian tahun 2002. Jadi jelas, lahan yang kita tuntut itu ada alas haknya atau ada dasar hukumnya,” jelasnnya juga.

Lebih lanjut Rusdianto menambahkan, jika perjanjian tersebut terhenti hanya pada tahun 2002, ia menganggap jelas lahan yang dimaksud tidak ada alas haknya. “Karena pada perjanjian 2002 itu lahannya tanah negara yang diajukan klien saya hingga keluar HPL atas nama Pemda Sukabumi pada tahun 2003 dan dilanjutkan dengan keluar HGB atas nama Adang Gunawan. Jadi kata siapa tuntutan lahan itu tidak ada alas haknya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPRD Kabupaten Sukabumi, Yongky Fernando selaku turut tergugat merasa yakin wanprestasi tersebut ditolak majelis hakim. “Saya yakin wanprestasinya ditolak hakim. Penjelasan saksi ahli sudah jelas terang benderang,” singkatnya.(ryl)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=33667

Posted by on 24 Okt 2012. Filed under CIANJUR. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.