Saksi Ahli Tuding Jaksa Lalai

KETERANGAN SAKSI AHLI: Saksi ahli dari Unpak Bogor, Bantatar Sinaga saat memberikan keterangan di muka persidangan Kasus Ijazah Palsu HH di Pengadilan,kemarin. Foto:ikbal/radarsukabumi.

*JPU : Saksi Ahli Terdakwa Bersandiwara

CIKOLE – Sidang kasus dugaan pemalsuan ijasah yang dilakukan anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Demokrat Bersatu, Hendra Hidayatullah (HH) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi, kemarin. Kali ini, sidang lanjutan berlangsung cukup alot. Pasalnya, dari kuasa hukum terdakwa HH juga mendatangkan saksi ahli pidana dari Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Bintatar Sinaga. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Dandy Wilarso dengan anggota Mahaputra dan Joko Waluyo dan panetra pengganti Tatang Mahmud mendengarkan kesaksian Bintatar Sinaga yang sudah ditunjuk kuasa hukum HH untuk memberikan kesaksian terkait kasus dugaan pemaluan ijazah oleh HH saat mendaftar sebagai anggota legislatif 2008 lalu.

Di muka persidangan, Bantatar Sinaga membeberkan semua hal yang ditanyakan baik penasehat hukum HH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun hakim yang memimpin persidangan. Bahkan dalam persidangan, Bantatar menuding pihak JPU dan penyidik terlalu mudah mengusulkan kasus HH sampai dimuka persidangan. Tuduhan tersebut dilontarkan saat pihak JPU mengajukan pertanyaan terkait UU Pemilukada Nomor 10 tahun 2008, yang penerapannya mempunyai batas waktu untuk dituduhkan terhadap terdakwa. “Menurut pendapat sodara saksi ahli, dalam isi UU pemilukada ada poin dimana UU tersebut mempunyai batasan waktu. Sementara kasus terdakwa sendiri terungkap setelah lama menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Sukabumi?” ujar JPU, Zaenal Dwi A saat persidangan.

Saksi ahlipun menjawabnya dengan berbelit. Bahkan, Ia justru malah menuding pihak JPU dan penyidik tidak terlalu mudah mengajukan kasus tersebut sampai dimuka persidangan. Ia mengatakan, ada beberapa kekuarangan bukti yang Ia nilai seharusnya bisa dibuktikan. Salah satunya, seharusnya pihak JPU bisa membuktikan apakah ijazah yang dipalsukan dari ijazah asli atau bukan. “Seharusnya ada uji materil terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bisa mendeteksi apakah ini benar dipalsukan dari yang asli atau tidak. Karena dalam KUHAP tak ada yang menjelaskan masalah pemalsuan lewat foto kopi ijazah. Tapi melalui dokumen asli yakni ijazah aslinya langsung,” ujarnya.

Dalam persidangan sendiri, saksi ahli menilai apa yang dituduhkan terhadap terdakwa tak tepat. Masalahnya, dalam kasus tersebut seharusnya diterapkan UU Pemilukada bukan Pasal 263 KUHPidana. Ini dengan alasan, ketika penerapan kasus sesuai dengan hukum acara pidana masuk dalam lex spesialis.

“Jadi ketika ada yang khusus, maka yang umum bisa dikesampingkan. Makanya sesuai dengan hukum acara pidana kasus ini bisa gugur karena gugatannya tak sesuai,” ujarnya.

Sementara itu, pihak JPU membalas tudingan tersebut. Ia justru mengatakan, saksi ahli yang didatangkan bersandiwara. Ini terlihat dari apa yang dikatakannya selama persidangan. “Sangat terlihat saksi ahli bersandiwara dalam persidangan ini,” ujarnya.

Sidang sendiri akhirnya ditunda sampai 24 Oktober 2012 mendatang. Dalam kasus lanjutan nanti, akan diagendakan meminta keterangan terdakwa.(nur)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=32641

Posted by on 18 Okt 2012. Filed under KOTA SUKABUMI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Copyright Ā© 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.