Soal Baliho, Bukan Kewenangan Panwaslu

ikbal/radarsukabumi
PEMKOT MASIH BERPANGKU TANGAN:Maraknya baliho yang merusak keindahan Kota Sukabumi, belum ditertibkan Pemkot Sukabumi dalam hal ini Satpol PP.

SUKABUMI – Menyoal maraknya atribut kandidat menjelang Pemilukada 2013 yang merusak estetika Kota Sukabumi, Panitia Pegawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi mengelak karena bukan kewenangannya. Hal itu berdasarkan aturan UU Nomot 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan KPU no 68 tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Anggota Panwaslu Kota Sukabumi Divisi Penanganan Pelanggaran, Ikhsan Firdausi, Panwaslu akan melakukan penertiban jika sudah mulai kampanye atau pasangan calon dan nomor urut calon kepala daerah. Sampai saat ini tidak satu pun baliho atau spanduk yang memenuhi ketentuan tersebut artinya siapa pun bisa memasang baliho atau spanduk asal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. “Kalau bicara estetika itu kewenangan Pemkot Sukabumi, bukan kami (panwaslu),” ujar Ikhsan.

Menurutnya berdasarkan Undang- Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 yang termaktub dalam pasal 77, tugas dan wewenang Panwaslu adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang meliputi, pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

Juga soal pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan pencalonan Walikota, proses penetapan calon Walikota, penetapan calon Walikota, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu. “Selain itu mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara, pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses penetapan hasil Pemilu Walikota,” ujarnya.

Selanjutnya Panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota Sukabumi untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Sukabumi. “Setelah itu Panwaslu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. Serta mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu,” jelas Ikhsan.(fkr)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=24733

Posted by on 31 Agu 2012. Filed under PEMILUKADA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.