20 Instansi Segera Terima Remunerasi

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB), Azwar Abubakar mengatakan sebanyak 20 instansi segera mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukannya. Meski prosentase remunerasinya berbeda-beda, namun masing-masing kementerian/lembaga akan menerima uang tunjangan minimal 40 persen dari gajinya.
Azwar Abubakar menyebutkan ada tiga tahapan penerapan kebijakan remunerasi, yaitu pertama, tahapan dimulainya reformasi birokrasi, di mana kementerian/lembaga akan mendapatkan remunerasi 40 persen. Kedua, pelaksanaan reformasi sudah berjalan dan remunerasinya 70 persen. Dan ketiga, reformasi birokrasi sudah berjalan baik sesuai aturan yang ditetapkan. Di sini kementerian/lembaga berhak mendapatkan remunerasi 100 persen.
“Jadi semua yang telah melaksanakan reformasi birokrasi meski belum bagus bener, tetap diberi remunerasi meski hanya 40 persen dari gaji pokoknya. Tentunya diharapkan, kinerjanya akan terus meningkat hingga sesuai aturan yang ditetapkan,” ucap Azwar, Selasa (31/1).
Adapun 20 Kementerian dan lembaga yang akan menerima remunerasi tahun ini di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Arsip Nasional RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Pertanian.
“Reformasi birokrasi bagi instansi pusat, saat ini telah dilaksanakan di 20 kementerian/lembaga. Mereka ini akan segera mendapat tunjangan kinerja tahun ini. Sebenarnya tahun 2012 ini 40 kementerian/lembaga akan diselesaikan prosesnya,” tandasnya.
Ditambahkannya, ke-20 K/L yang akan menerima remunerasi tersebut dinyatakan sudah melakukan reformasi birokrasi dan telah dinilai oleh tim pusat. Penilaian meliputi  tahapan verifikasi, validasi, dan melakukan program reformasi birokrasi.

Maret, Reformasi Birokrasi Serentak di Seluruh Provinsi

Kemenpan & RB akan menjadikan seluruh provinsi sebagai contoh (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya, agar reformasi birokrasi bisa dipercepat.
“Saya mau reformasi birokrasi di daerah dipercepat. Makanya seluruh provinsi akan jadi pilot project,” kata Menpan&RB Azwar Abubakar, Selasa (31/1).
Dari setiap provinsi itu, lanjutnya, akan dipilih masing-masing satu kabupaten dan kota. Sehingga secara serentak 33 provinsi, 33 kabupaten, 33 kota bisa melaksanakan reformasi birokrasi yang direncanakan mulai diterapkan Maret mendatang.
“Penetapan daerah kabupaten/kota dilihat dari prestasinya selama ini terutama dari laporan kinerjanya dan anggaran. Dan paling utama sikap politik kepala daerahnya. Sebab, reformasi birokrasi akan jalan bagus kalau didukung penuh kepala daerah,” tegasnya.
Nantinya, Kemenpan&RB akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kabupaten/kota yang layak dijadikan pilot project. Sebab, dengan pelaksanaan reformasi, otomatis PNS-nya akan menerima reward berupa remunerasi.
Mantan Wakil Gubernur  Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu pun berharap, daerah yang dijadikan pilot project dapat mempercepat reformasi terhaap para birokratnya. “Khusus untuk Aceh, harus menjadi contoh, dan dalam lima bulan ke depan harus sudah siap melaksanakan reformasi birokrasi,” sambung mantan anggota DPR dari daerah pemilihan NAD ini.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan 76 daerah akan menjadi pilot project reformasi birokrasi. 76 daerah tersebut terdiri dari 33 kabupaten, 33 kota, dan 10 provinsi. Dengan memperbanyak daerah pilot project, sebut Awar, maka pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dilakukan lebih efisien dibanding menurunkan tim pusat ke daerah-daerah.
Diantara 76 daerah yang menjadi pilot project itu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kota Solo, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Palangkaraya, Kota Cimahi, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain. (Esy/jpnn)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=1751

Posted by on 1 Feb 2012. Filed under NASIONAL. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.