SUKABUMI – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang masih menyisakan polemik di masyarakat. Pasalnya, masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan yang cukup tinggi tersebut. Hal itu juga diakui Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin.
“Memang saya banyak menerima keluhan terkait kenaikan BPJS Kesehatan ini. Makanya, kami dari fraksi PDI Perjuangan waktu itu bekerja keras memperjuangkan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan subsidi kepada penerima BPJS Kesehatan,” akunya kepada Radar Sukabumi.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini mengaku, perjuangannya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dimana, Pemprov Jabar setuju dengan melakukan subsidi khusus untuk penerima BPJS Kesehatan kelas III.
“Pada 2020 nanti, Pemprov Jabar menggelontorkan 400-500 miliar untuk mensubsidi penerima BPJS ini. Dengan begitu, kenaikan iuran ini tidak menambah beban masyarakat kecil,” akunya. Angka tersebut, diakui Jaenudin masih terus dihitung. Hal ini seiring dengan data yang terus masuk dari setiap Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.
Meski begitu, Ia juga meminta agar rumah sakit milik Pemprov Jabar juga menyiapkan anggaran khusus untuk pasien miskin. Sehingga, tidak ada alasan lagi masyarakat kurang mampu tidak dilayani hanya karena masalah anggaran.
“Masalah kesehatan adalah hak masyarakat. Sehingga, saya tidak mau mendengar ada pasien dari kalangan kurang mampu yang tidak diterima maupun tidak dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah,” tegasnya. (Adv/nur)
