Sidang SUTT, PLN Absen

* Tuding Suratnya Salah Alamat

SIDANG PERDANA: Konflik SUTT di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu mulai memasuki proses sidang kemarin. foto; perli rizal/radarsukabumi

PALABUHANRATU- Konflik jaringan atau bentangan kabel konduktor Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (KV) PLTU 2 Jabar GTX Cibadak yang melintas di Kampung Jayanti dan Kampung Cileungsi Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu masuk babak baru.  Kali ini, penyelesaian masalah itu dilakukan di Pengadilan Negeri Cibadak yang beralamat di Jalan Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu.
Sidang perdana soal lahan pabrik mebeul milik Dudun Sudrajat yang dipimpin Hakim Ketua, Nurhadi AS didampingi dua wakil dan panitera Nani Nuraeni itu tak dihadiri Haji Dudun Sudrajat dan pihak PLN.

   Namun, Fikri Abdul Azis sebagai kuasa hukum Dudun nampak hadir. Keluarga Dudun dan 16 orang warga Desa Citarik dan Kuasa Hukum Bupati Sukabumi, Sihar Formasi pun hadir ingin menyaksikan proses persidangan tersebut. Jalannya persidangan yang sangat singkat itu pun tak luput dari pengamanan polisi.

    Dalam persidangan itu, Hakim Ketua, Nurhadi AS hanya meminta id card kuasa hukum Dudun, Fikri Abdul Azis dan Kuasa Hukum Bupati Sukabumi, Sihar Formasi untuk membuktikan keabsahan. Selain itu, Nurhadi juga meminta keterangan kepada Juru Sita, siapa dan kemana surat tersebut dilayangkan.
Lantaran pihak PLN tidak hadir dalam sidang tersebut, sidang pun ditunda, dan akan dilanjutkan Selasa (22/5) mendatang.

“Karena pihak PLN tidak ada, maka sidang kami tunda dan akan dilanjutkan 22 Mei mendatang,” singkat Nurhadi seraya mengetuk palu tiga kali.

Fikri mengatakan, pihaknya akan mengikuti sesuai ketentuan hukum acara perdata (HIR). Dan soal tergugat (pihak PLN, red,-) tidak hadir maka pengadilan akan memanggil kembali. “Jika panggilan kedua tidak hadir juga, maka penggugat atau klien kami akan memohon kepada majelis untuk melanjutkan proses hukum meski tanpa dihadiri tergugat dan minta agar diputuskan,” terang Fikri selepas bubaran sidang perdana itu.
Ia juga menambahkan, sidang tersebut hanya untuk membahas masalah lahan milik haji Dudun Sudrajat saja. Dan jika sidang tersebut tidak dihadiri pihak PLN, jelas hal tersebut menjadi sebuah kerugian bagi pihak PLN. Lantaran, pihaknya bisa saja memberikan penjelasan dan menguat alasan-alasan gugatan klainnya. Sedangkan pihak PLN tidak bisa memberikan bantahan.
“Pilihannya hanya dua, klien saya yang pergi dari lokasi itu atau pihak PLN tidak menggunakan jalur itu. kalau tetap mau menggunakan jalur itu. Klain saya meminta agar dibebaskan atau ganti rugi senilai Rp 17 miliar,” sebutnya.
Sementara Manajer PT PLN (Persero) UPK JJB, Saefoel Arief saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, surat yang dilayangkan itu salah kirim. “Kami tidak hadir, karena suratnya salah alamat. Jika tidak salah alamat kami siap hadir. Setahu saya, surat itu dikirimkan hanya ke PLN UPJ Palabuhanratu bukan kepada kami,” kata Arif.
Perlu diketahui, sebelumnya Arif juga menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 tentang ruang bebas SUTT dan saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Bahwa menurut keputusan tersebut, kata Arif yang dilintasi saluran konduktor itu atau ruang bebas SUTT dan SUTET hanya berhak menadapatkan kompensasi bukan ganti rugi.(ryl)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=11774

Posted by on 16 Mei 2012. Filed under KABUPATEN SUKABUMI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

Jump To Top
Copyright © 2009 PT. Jawa Pos National Network. All Rights Reserved.