RADARSUKABUMI.com, CIKOLE- Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi menyambut baik usualan remunerasi gaji kepala daerah yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminimalisir tidakan pidana korupsi.
Menurutnya, sudah selayaknya pemerintah pusat mengkaji kembali tentang gaji kepala daerah tersebut. Mengingat, kepala daerah mempunyai tugas yang cukup luar biasa.
“Alhamdulillah, kalau memang ada rencana Pemerintah melakukan hal (menaikan gaji) tersebut. Selain itu juga untuk institusi lain, seperti legislatif kan sudah lebih awal dinaikkan,” ungkap Fahmi, belum lama ini.
Fahmi juga menilai, usulan kenaikan gaji kepala daerah itu tentunya dapat meminilisir tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kendati demikian, dirinya cukup ikhlas untuk terus melayani masyarakat Kota Sukabumi.
“Intinya saya sepakat dengan usulan KPK ke pemerintah untuk mereview gaji kepala daerah ini. Karena memang, susah bnyak faktanya kepala daerah yang terjerat kasus hukum, jadi dengan usulan itu dapat meminimalisir,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai gaji bupati dan wali kota terlalu kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan ongkos politik selama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang tinggi.
KPK menduga, kecilnya gaji menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat korupsi sehingga mengusulkan hal itu kepada pemerintah. (upi/d)
