JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyayangkan, banyak kepala daerah (Kada) yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasusnya tidak jauh dari penyelewengan anggaran, demi keuntungan pribadi.
“Berapa jumlah kepala daerah (Kada) yang sudah ditangkap KPK, 111 kepala daerah rasanya nggak cukup membuat jera.
Dibilangnya itu sial saja. Artinya nuraninya sudah mati,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).
Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke daerah, merupakan amanah untuk diberikan kepada rakyat melalui berbagai pembangunan maupun kebijakan lainnya. Namun, uang itu malah diselewengkan demi kas pribadi.
“Pikiran dan hatinya sudah sama sekali tidak memikrkan masyarakat. Itu sangat menyakitkan.
Saya berharap inspektur daerah seharusnya makin diperkuat dan efektif dalam mengawasi dan membimbing agar sumber daya bisa digunakan betul-betul untuk kesejahteraan,” jelasnya.
Oleh karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berpesan agar para kepala daerah bisa bekerja sama dengan baik, salah satunya dengan menggunakan anggaran dengan baik dan tepat sasaran. Apalagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2019 mendatang.
“Pada 2019 yang tinggal beberapa minggu lagi adalah tahun di mana tantangan tidak makin mudah. Ada tahun politik.
Tapi di luar masalah siklus politik, kondisi ekonomi juga harus kita antisipasi kita hadapi dengan baik karena kondisinya tidak statis. Di sinilah letak kerja sama daerah dan pusat jadi penting,” ungkapnya.
“Saya tutup dengan ini, yakinkan apabila masyarakat kita makin makmur dan sejahtera, pasti ASN akan makin kuat.
Jadi jangan menghisap dan jangan mengurangi hak masyarakat karena itu spt anda memakan telur anda sendiri,” pungkasnya.
(hap/JPC)
