CIKOLE– Pemerintahan Kota dan Kabupaten Sukabumi menjalin kesepakatan bersama untuk peningkatan pelayanan publik.
Penandatangan kesepakatan kerjasama itu langsung ditandatangani oleh kedua pimpinan daerah yakni Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan Bupati Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami.
Dalam kesepakatan itu dihadiri pula oleh para pejabat eselon II di kedua pemerintahan. “Kita sudah bersepakat, Sekat secara geografis akan mulai kita hilangkan.
Kota dan kabupaten akan berkolaborasi dengan berbagai hal pembangunan,” ujar Walikota Sukabumi,Achmad Fahmi usai melakukan kesepakatan bersama kota dan kabupaten Sukabumi dalam peningkatan pelayanan publik di Gedung Juang, Kecamatan Cikole, kemarin (4/12).
Secara teknis, nanti para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sukabumi akan berkoordinasi dengan dinas yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Dalam hal ini menjalin kerjasama untuk memecahkan segala permasalahan di Kota dan Kabupaten Sukabumi. “Temen-temen di level kepala dinas nanti akan berbicara teknis dengan SKPD masing-masing,” ujarnya.
Pada kesempatan itu pula pemerintah Kota Sukabumi berterima kasih kepada Kabupaten Sukabumi yang sudah mendukungan dari berbagai kebijakan kepada pihak Kota Sukabumi, sehingga menciptakan suasana Sukabumi yang harmonis.
“Saya tidak kebayang, kalau Pak Bupati membangun stasiun megah di cisaat, apalagi kondisi statiun Sukabumi yang semerawut, pasti semua orang pindah kesana.
Apalagi kala pak Bupati menyatakan kebutuhan air itu dikelola oleh daerah masing-masing. Sedangkan sumber air berada di Kabupaten Sukabumi. Tapi, Alhamdulillah kita tidak mengedepankan ego masing-masing, tidak ada sekat geografis,” bebernya.
Fahmi mengaku, kerjasama pemerintah di wilayah perbatasan memang terdapat payung hukumnnya. Namun kerjasama yang dilakukannya saat ini lebih mengedepankan kekeluargaan dan kerbersamaan dalam membangun Sukabumi.
“Karena kami yakin ketika kabupaten Sukabumi membangun atau melaksanakan program yang bagus itu akan memberikan dampak positif untuk Kota Sukabumi,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengaku penandatangan kerjasama ini harus ditindak lanjuti dalam bentuk poin-poin persoalan yang dihadapi oleh kedua pemerintahan.
Jangan sampai kebijakan penangan masyarakat terkesan jomplang. “Ari di kota kieu. Di Kabupaten mah kieu, mari cari solusi terbaik dari program yang disepakati nanti,” ujarnya.
Dalam kesepakatan ini kata Marwan, yang paling mendesak yakni persoalan masalah air PDAM. Pasalanya persoalan ini menyangkut dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Namun Marwan tidak menjelaskan persoalan tersebut secara mendetail. “Juga mengenai trayek angkutan di perbatasan, ini harus disekapati secara bersama,” ujarnya.
Marwan berharap, kesepakatan ini bisa memberikan jawaban atas permasalahan Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dengan kesepahaman memikirkan potensi- potensi ini pun bisa menjadi ruang untuk menumbuhkan secara ekonomi itu bisa digali secara bersama.
“Begitupun objek penunjang secara ekonomi itu bisa memberikan kontribusi kepada penyelenggaran pemerintah danmasyarakat,”pungkasnya.
(bal/t)
