BANDUNG— Sekretaris Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk logistik dan perbaikan infrastruktur daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor.
“Saya mendapat arahan dari Pak Gubernur Jabar agar infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang terdampak bisa segera diperbaiki lewat penggunaan dana tanggap darurat.
Dan kami ada alokasi Rp50 miliar untuk jembatan dan jalan termasuk juga logistik,” ujar Iwa Karniwa di Bandung, kemarin (15/11).
Menurut dia, salah satu yang menjadi prioritas adalah perbaikan jembatan-jembatan maupun jalan bisa segera tertangani karena di beberapa titik saat ini terputus oleh banjir dan longsor.
“Kita dimungkinkan oleh peraturan pembangunan jembatan dan jalan itu menggunakan dana tidak terduga, persyaratan administratif telah ditandatangani Pak Gubernur Jabar,” kata dia.
Untuk saat ini, kata Iwa, tinggal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar menyiapkan dan menunjukan data jembatan dan jalan dimana saja yang harus diganti, dibangun dan kalau sudah ada selanjutnya nilai kebutuhannya diajukan pada Gubernur Jabar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
“Nanti akan dilanjutkan dengan ketentuan yang berlaku melalui Keputusan Gubernur dari dana tidak terduga ini dialihkan untuk pembangunan jembatan dan menjadi belanja langsung di Dinas Bina Marga,” terang Iwa.
Sementara untuk logistik, pengajuan akan dilakukan BPBD sehingga bisa melakukan belanja langsung dari dana tersebut dan pihaknya engaku sudah meminta agar Dinas Bina Marga Jabar segera mengajukan berdasarkan hasil temuan di lapangan.
“Jadi alokasi Rp50 miliar itu sampai Desember 2018. Itu dana belum terpakai dan akan kita manfaatkan untuk itu logistik dan infrastruktur bencana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi menyatakan persediaan logistik bantuan di BPBD Jabar dan BPBD tingkat kabupaten/kota menipis akibat angka bencana yang meningkat dari tahun sebelumnya.
“Jadi kami telah membagikan sebagian besar logistik untuk bantuan korban bencana kepada setiap kabupaten dan kota di Jabar pada awal 2018. Sehingga, logistik tersebut sudah tersedia di setiap BPBD kabupaten kota,” kata Dicky Saromi.
Menurut dia, BPBD Provinsi Jabar telah mengajuan anggaran Rp 750 juta pada APBD Perubahan 2018 Jabar untuk pengadaan logistik sehingga bisa menutupi cadangan kebutuhan logistik sampai akhir 2018.
“Untuk logistik sejak 2018 awal sudah dibagikan namun dengan banyaknya bencana, BPBD Provinsi Jabar sejak September, logistiknya hampir habis. Di APBD Perubahan kita dapat tambahan untuk pembelian logistik Rp750 juta,” tambahnya.
Dia menjelaskan anggaran Rp750 juta bisa saja tidak cukup untuk menangani bencana alam yang kemungkinan terjadi namun, di era Dynamic Government atau Birokrasi 3.0 pihaknya tidak hanya bisa mengandalkan logistik BPBD atau dinas lainnya di pemerintahan.
Selain itu, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, seperti Baznas untuk menyalurkan tambahan logistik kepada para korban bencana dan juga dari BUMN atau swasta yang ikut membantu.
(net)
