JAKARTA— Pernyataan Presiden, Joko Widodo tentang banyak politisi “sontoloyo” disesalkan oleh Anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan. Heri Gunawan mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menyiratkan dua hal.
Pertama, pernyataan tersebut sebenarnya mengekspresikan sikap Jokowi yang antikritik. Sebab, menurutnya, jika dilihat dari konteks pidato, pernyataan tersebut jelas diarahkan terhadap para pengkritik kebijakan dana kelurahan, yang baru saja diputuskannya.
Jokowi katanya tidak siap dikritik, hingga akhirnya merespon dengan ungkapan “politikus sontoloyo”. Padahal, seorang pemimpin seharusnya menerima kritik tersebut secara konstruktif.
“Jangan baper. Sebab, setiap dana yang keluar dari APBN, mesti ada dasar hukumnya. Jadi seharusnya, Presiden berterima kasih, karena telah diingatkan agar tidak ada aturan yang dilanggar,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (25/10).
Ditekankannya dana kelurahan tidak bisa serta merta bisa diambil dari nomenklatur dana desa. Sebab, dasar hukumnya berbeda. Dana desa telah memiliki dasar hukum UU 6/2014 Desa.
Sementara untuk dana kelurahan selama ini, jika melihat Pasal 230 ayat 2 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, alokasi anggaran dana kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan, untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
