Pemkot Belum Umumkan Kelulusan, Baru Pemkab Sukabumi yang Sudah

SUKABUMI – Sesuai jadwal yang ditetapkan, batas akhir pengumuman kelulusan seleksi administrasi rekrutmen CPNS baru kemarin (21/10). Namun hasil rekapitulasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan masih banyak instansi yang belum mengumumkan kelulusan.

Sebagaimana diketahui jumlah pembuat akun pendaftaran CPNS di website sscn.bkn.go.id berjumlah 4,4 juta orang. Kemudian yang sudah menuntaskan pendaftaran ada 3,6 jutaan orang. Data dari BKN hingga kemarin siang pukul 12.00 WIB jumlah pelamar yang memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi ada 2,6 jutaan orang.

Bacaan Lainnya

Jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi itu berpotensi bakal terus bertambah. Sebab BKN mengumumkan bahwa belum seluruh instansi melansir pengumuman kelulusan seleksi administrasi.

Berita Terkait : Hasil Seleksi Administrasi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi 2018

Provinsi Jawa Timur merupakan paling banyak instansi yang sudah mengumumkan kelulusan. Selain di Pemprov Jawa Timur, sebanyak 38 pemkab dan pemkot di Jawa Timur juga sudah mengumumkan hasil kelulusan termasuk Kabupaten Sukabumi. Tapi untuk Pemkot Sukabumi, dari data sementara belum ada melakukan pengumuman.

Diantara yang sudah mengumumkan kelulusan ada Pemkot Surabaya. Di kota yang dipimpin Tri Rismahari ini sebanyak 3.425 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi kompetensi dasar (SKD). Sisanya sebanyak 1.508 peserta tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan.

Menariknya dalam seleksi CPNS tahun ini, panitia juga mengumumkan alasan ketidaklulusan seleksi administrasi. Alasannya sangat beragam. Mulai dari kualifikasi ijazah tidak seuai dengan syarat formasi yang dilamar. Kemudian IPK tidak sampai dengan ketentuan IPK minimal. Lalu juga ada peserta yang tidak komplit dalam mengunggah dokumen.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan memang ada ketentuan mengumumkan pelamar yang lolos dan tidak lolos seleksi administrasi. Sekaligus juga alasan kenapa pelamar tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

’’Iya biar netizen yang maha benar (bisa, Red) paham mengapa gagal (seleksi administrasi, Red),’’ katanya kemarin (21/10). Ridwan mengatakan panitia memang mengutapakan akuntabilitas dari para verifikator di masing-masing instansi. Supaya pelamar yang dinyatakah tidak lulus bisa memahami kenapa mereka gagal.

Ridwan mengatakan pelamar tahun ini naik berlipat dibanding tahun lalu. Dia menjelaskan tahun lalu pelamar CPNS baru yang lolos seleksi administrasi hanya sekitar 900 ribuan. Jumlah itu kecil karena tahun lalu lowongan CPNS hanya dibuka untuk instansi pusat. Instansi daerah yang mendapatkan kuota tahun lalu hanya Pemprov Kalimantan Utara.

Dia berharap bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan SKD. Pelamar dihimbau untuk memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Hingga tadi malam layanan cetak kartu peserta ujian di website sscn.bkn.go.id belum bisa dilakukan. Sebab BKN masih menunggu pengumuman secara menyeluruh, sekaligus untuk pembagian lokasi ujian.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan catatan dalam penyelenggaran rekrutmen CPNS. dalam teknis penyelenggaraan persoalan relatif sedikit dan berhubungan dengan instansi lain. Seperti soal nomor induk kependudukan (NIK) yang sempat kesulitan diakses.

Dominikus Dalu, Ketua Tim ORI untuk Penanganan Seleksi CPNS 2018, menuturkan salah satu yang menjadi catatan adalah komunikasi ke publik terkait kebijakan soal akreditasi kampus dan program studi. Pada peraturan menteri tidak diatur akreditasi pada saat pelamar itu lulus atau akreditasi terkini.

”Tapi kemudian di surat edarannya men PAN RB pada 2 Oktober, itu dipertegas lagi bahwa yang maksud akreditasi itu saat pelamar lulus dari kampus,” ujar Dalu. Padahal para pelamar tentu sudah ada yang menyelesaiakan pendaftaran. Sehingga kemungkinan ada yang gugur dalam seleksi administrasi karena masalah itu.

Domi mengungkapkan potensi protes dari pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi itu juga besar. Dia berharap instansi seperti BKN dan Kementerian PAN RB juga bersiap-siap. ORI sendiri juga membuka kanal pengaduan di daerah dan pusat. ”Kami meminta kalau yang protes itu syarat terpenuhi tapi tak lulus administrasi mestinya bisa diproses. Sebab, bisa jadi ada kesalahan oleh verifikator juga,” imbuh dia.

Selain itu, ORI juga mengingatkan tentang persiapan computer assisted test (CAT). Sebab, di beberapa daerah ada yang menggunakan komputer untuk keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Dia berharap tidak ada masalah dalam alih sistem itu. ”Semoga tidak ada kendala karena komputer lama dan masalah teknis lainnya. Karena ini menentukan juga nasib pelamar CPNS,” tambah dia. (wan/jun)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *