JAKARTA–Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan para honorer di sejumlah daerah masih terus melakukan aksi menuntut hak-hak mereka. Para honorer juga meminta revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) segera dilakukan dan disahkan.
Titi mengatakan, sebaiknya sebelum revisi UU ASN disahkan, pemerintah tidak melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) umum. “Kami rasa sebelum UU ASN disahkan, jangan ada penerimaan CPNS umum,” kata Titi dalam jumpa pers di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).
Titi mengatakan, pihaknya juga tidak sepakat skema pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), itu pun harus lewat tes. “Kami menolak PPPK,” tegas Titi.Dia meminta semua pihak memberikan dukungan pada perjuangan honorer untuk mendapatkan status sebagai PNS. “Suarakan kami pantas dan layak mendapat status yang jelas yakni PNS,” katanya.
Jumpa pers dihadiri Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan FHK2I, serta perwakilan para honorer dari Sabang sampai Merauke.Mereka juga mengeluarkan pernyataan sikap yang dibacakan bersama Anggota Panitia Kerja Revisi UU ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka.
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka merespon kebijakan pemerintah yang akan menyelesaikan persoalan honorer K2 usia di atas 35 tahun dengan skema PPPK.Sementara, ratusan ribu honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS masih terus memperjuangkan hak-haknya untuk diangkat menjadi PNS.
Hal itu terjadi, menurut Rieke, karena dalam UU ASN tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer. “Padahal sudah puluhan tahun mengabdi,” kata Rieke dalam jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).
Dia mengatakan, solusi penyelesaian honorer harus memiliki payung hukum. Nah, Rieke menjelaskan, dalam rapat paripurna DPR pada 24 Januari 2017 mengesahkan revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR.“Karena penyelesaian mereka yang mengabdi bekerja puluhan tahun tanpa ada payung hukum, sehingga DPR aklamasi menerima revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR,” ujarnya.
Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada presiden perihal tersebut. Lantas pada 22 Maret 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017. Surat itu terkait penunjukan wakil dari pemerintah untuk membahas revisi UU ASN bersama DPR. “Surat presiden ini sifatnya sangat segera,” katanya.
Nah, kata Rieke, presiden sudah menunjuk menteri keuangan, Menkumham, menPAN dan RB, untuk melakukan pembahasan.Namun, kata dia, sampai sekarang ini belum sama sekali terjadi pembahasan revisi UU ASN tersebut. “Sekarang tinggal pembahasan, ini sudah sampai September 2018 belum terjadi pembahasan,” jelasnya.
Rieke mengatakan, pihaknya tidak mau ada keputusan tanpa dasar hukum. Karena itu, dia mengatakan, revisi UU ASN harus segera dilakukan. “Setiap keputusan harus berlandaskan hukum,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
(boy/jpnn)
