BANDUNG– Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat disebut-sebut bakal menggantikan posisi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi. Penggantian tersebut sontak menjadi pertanyaan publik. Menanggapi pergantian tampuk kepemimpinan tersebut, Mulyadi mengaku belum mengetahui alasan dirinya dilengserkan dari orang nomor satu di Gerindra Jabar. Akan tetapi, kata Mulyadi, apapun yang menjadi kehendak partai dirinya siap melaksanakan keputusan tersebut.
“Sampai hari ini gak tau alasannya kenapa saya diganti. Tapi saya gak terpaku di sana lah. Saya dalam konteks kader, apapun keputusan DPP saya ikut saja, tanpa saya harus tahu apa alasannya,” kata Mulyadi saat dihubungi RMOLJabar (Grup koran ini), Rabu (12/9).
Mulyadi menuturkan, paska sepeninggalnya nanti estafet Gerindra Jabar tetap berlanjut di bawah pimpinan yang baru. Namun, dirinya menilai Gerindra Jabar sudah berbeda dibanding pertama kali ia datang dan membangun partai besutan Prabowo Subianto. “Mohon maaf luar biasa berdarah-darah lah untuk membesarkan Gerindra Jabar dengan segala risikonya,” ungkap Mulyadi.
Dalam menjaga marwah partai, kata dia, pembentukan pengurus partai sampai ke sisi ranting sudah 100 persen di Jawa Barat. Konsolidasi dengan fraksi di seluruh Jawa Barat juga intensif dilakukan agar selalu berperan aktif demi kepentingan masyarakat Jabar. “Saya memberikan motivasi dan arahan serta kadang-kadang melakukan punishment kalau ada masalah, akhirnya saya bentuk SOP terhadap tata kelola organisasi. Banyak sekali yang waktu itu saya beresin,” ucap Mulyadi.
Meski pada akhirnya tampuk kepemimpinan Gerindra harus berganti, dirinya berharap seluruh kader Gerindra ke depannya tetap solid. Terlebih dalam waktu dekat akan menghadapi Pileg yang berberangan dengan Pilpres 2019. “Jangan melihat figur, yang penting partai ini harus besar, Pak Prabowo jadi Presiden, Gerindra harus menang mendapatkan mandat rakyat. Jangan tergantung saya, harusnya orientasi kita negara dan masyarakat,” tutup Mulyadi.
Tak hanya itu, dirinya akan menunggu arahan selanjutnya dari DPP. Aksi Mulyadi bukan tanpa alasan dalam menunggu SK. Hal itu erat kaitannya dengan kinerja Gerindra Jabar dalam menghadapi tahun politik 2019. “Saya mentargetkan sampai Jumat (14/9) besok, jika tidak ada SK nya saya akan bersikap melanjutkan aktivitas koordinasi untuk mengendalikan Gerindra Jabar,” katanya
Mulyadi menjelaskan, perihal SK sangat ditunggunya. Bahkan saat menghubungi DPP, berdasarkan informasi yang diterimanya SK tersebut belum ada. “Mungkin ada kesibukan atau dinamika di DPP, saya gak ngikutin,” ucap Mulyadi.
Menurutnya, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jabar belum ada perkembangan. Akan tetapi, ia diinstruksikan oleh DPP pada minggu ini harus ada perkembangan dengan partai koalisi. Dengan begitu, imbuhnya, langkah ultimatum DPP harus dilakukannya agar tim sukses Prabowo-Sandi segera berjalan. “Konon minggu ini harus di follow up. Saya ultimatum sampai Jum’at. Kalau gak ada SK, saya action,” pungkas Mulyadi.
(aga)
