JAKARTA – Pelaku usaha mengaku resah atas kehadiran truk over dimensi dan over loading (Odol) yang bisa mengganggu kelancaran bisnisnya. Mereka meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menertibkan truk Odol, guna mengurangi angka kemacetan, mendongkrak produktivitas angkutan, hingga bisa menekan angka kecelakaan.
Kamar Dagang dan Industri (Industri) Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Jembatan Timbang dan Kebijakan Penurunan Muatan Berlebihan Angkutan Barang”. Turut hadir Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi serta para pelaku usaha trucking dan anggota Kadin Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, persoalan truk bermuatan berlebih (Obesitas), jadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha.”Para pelaku usaha trucking juga memiliki keresahan yang sama soal ini,” keluh wanita yang akrab disapa Meme dalam FGD di Jakarta, kemarin.
Aturan yang bakal diterapkan per 1 Agustus 2018 ini, harus memiliki kajian yang luas. Artinya, pemerintah bukan mementingkan penindakan truk obesitas. Melainkan mempertimbangkan terganggunya arus dan kegiatan logistik nasional. Upaya antisipasi dinilai lebih penting dan efisien dibanding eksekusi di lapangan.
Pencegahan truk obesitas menghindari pembengkakan biaya logistik lantaran terkendalanya arus barang.”Ini memerlukan kerja sama dan kesamaan pemahamam seluruh stakeholders. Baik pemerintah, para pelaku usaha trucking, hingga para pemilik barang sebagai pengguna jasa,” imbuh Meme.
Dengan kesamaan pandangan, pemerintah, pelaku usaha truk, dan pemilik barang akan memahami bahaya truk obesitas. Bahkan, ada kesepakatan bersama tidak akan mengulangi perbuatannya tanpa harus ditindak petugas.
