Banyak Warga Mengaku Miskin

Namun banyak orang tua maupun wali murid mengaku biaya sekolah di swasta lebih mahal. Padahal dari pemerintah sudah mengakomodir dengan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Melalui bantuan ini lah meringankan beban masyarakat.

“Misalnya per orang dikenakan Rp 300 ribu, lalu dapat bantuan sebesar Rp 100 ribu. Maka sisanya yang dibayar sebesar Rp 200 ribu. Jadi jangan meniadakan bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Apabila masyarakat masih merasa biaya di swasta mahal, maka dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk dipastikan kebenarannya. “Jadi kalau ada sekolah swasta yang mencari keuntungan, sudah dibantu dengan Bosnas dan Bosda tapi SPP-nya masih tinggi, nanti kami tinjau dan hentikan Bosda-nya,” tegasnya.

Ia merasa PPDB dengan sistem online ini sudah cukup bagus. Ke depannya lebih meningkatkan kriteria prestasi. Dalam hal ini lebih menyempurnakan perkembangan pendidikan di Kaltara, agar menjadi terdepan dari provinsi lainnya.

“Kami perbaiki untuk kebaikan, bukan untuk memudahkan dan bukan pula untuk menyengsarakan. UNBK kita sudah juara 2 nasional, masa mau turun lagi, kembali jadul. Maka kami menyempurnakan,” jelasnya.

Hampir seluruh daerah di Kaltara sudah melaksanakan PPDB dengan sistem online. Hanya beberapa daerah terpencil yang belum melakukan PPDB dengan sistem online ini. Maka 2019 mendatang, ia menargetkan semua sekolah di Kaltara wajib melaksanakan PPDB dengan sistem online.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *