Kader PDIP Sepertinya Termakan Isu

BOGOR – Sejumlah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menggeruduk kantor redaksi Radar Bogor di Kota Bogor, Jumat (1/6). Aksi itu merupakan yang kedua kalinya setelah kader-kader partai berlambang kepala banteng itu sebelumnya juga melakukan hal serupa, Rabu (30/5).

Tujuan mereka meminta Radar Bogor untuk meminta maaf atas pemberitaan yang dianggap menghina Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja mengatakan, pihaknya telah kedatangan sekitar 40 orang yang nyaris sama dengan massa yang Rabu lalu juga sudah mendatanginya.

Bacaan Lainnya

“Namun hanya lima orang yang kami terima dan bertemu di lantai empat Graha Pena. Semuanya berlangsung kondusif,” kata Tegar melalui sambungan telepon.

Dalam pertemuan itu, perwakilan kader PDIP menyampaikan tuntutan ke Radar Bogor agar meminta maaf secara terbuka. Mereka belum mau membawa persoalan pemberitaan tentang gaji bagi Megawati selaku ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu ke Dewan Pers.

“Meskipun mereka tahu koridor sengketa pers itu yang harus dilakukan (mengadu ke Dewan Pers, red) bisa dilalui, tapi mereka masih meminta iktikad baik Radar Bogor,” tambahnya.

Menurut dia, PDIP sebenarnya mau saja mengguggat di Dewan Pers. Namun, sambung Tegar, mayoritas massa sudah termakan isu liar.

“Kader itu luar biasa panas. Karena gorengan isu yang bukan ke pemberitaan, lebih kepada isu yang dibangun mulut ke mulut, bahwa Radar Bogor dibilang mau melaporkan kejadian kemarin,” urai Tegar.

Akibatnya, kata Tegar, sejumlah kader PDIP kembali mendatangi Radar Bogor. Padahal, Radar Bogor tak akan membawa persoalan aksi pertama para kader PDIP ke ranah hukum.

“Dari kemarin kan juga tidak melaporkan. Agar itu tidak berkembang luas, nanti Radar Bogor masih harus merumuskan seperti apa penyampaian permintaan maaf,” tambahnya.

Hanya saja, Radar Bogor juga terkendala jika harus menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana tuntutan kader PDIP. Sebab, hal itu mesti melalui Dewan Pers.

“Hanya Dewan Pers. Hak jawab kami buat,” sambungnya seraya menyampaikan rencana untuk mendiskusikan persoalan itu sembari menampung masukan banyak pihak.(mg1/jpnn)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *