SUKABUMI – Mulai tahun ini, seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Sukabumi akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, diharapkan semuanya lebih tertib dalam administrasi dan juga pengelolaan keuangan desa.
Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, selama ini laporan keuangan dan pembangunan desa hanya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Namun mulai tahun ini, selain Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan, BPKP juga akan melakukan audit keuangan desa.
“Ya, mulai tahun ini BPK akan mulai turun ke desa-desa,” ujar Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dalam sambutannya pada acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Pondok Asri Salabintana, Kecamatan Sukabumi, kemarin.
Menurut Marwan, dalam pemeriksaannya nanti, BPK tidak hanya memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan desa saja, melainkan juga kebijakan dan realisasi alokasi anggaran desa. “Pemeriksaan mereka sangat teliti, makanya perlu persiapan yang optimal dengan penyesuaian antara keuangan dan realisasi di lapangan,” imbuhnya.
Marwan menyadari, sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, aparatur desa diharapkan dapat memahami Tupoksi pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Jangan sampai, persoalan administrasi ini menjadi temuan dalam pemeriksaan nanti.
“Semua persoalan pada tingkat kebijakan dan administrasi harus benar-benar menjadi perhatian, karena semua itu tak luput dari pemeriksaan,” jelasnya.
Lebih lanjut Marwan menegaskan, dalam upaya mewujudkan dan membentuk kualitas sumber daya manusia serta profesionalisme aparatur pemerintahan desa, perlu kiranya dilakukan pembinaan melalui pelatihan yang mengarah pada pengetahuan, kepribadian, trampil dan bertanggung jawab.
“Untuk itu semua aparatur desa harus membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” pungkasnya. (ren)
