Tak semua akun memberi respons negatif, ada juga yang menanggapinya dengan guyonan. Namun, komentar warganet dinilai Retno Lisyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, patut menjadi bahan evaluasi bagi pejabat di lingkungan Kemendikbud.
Retno mengatakan, postingan itu dapat dimaknai sebagai sikap menyepelekan masalah. Kemendikbud seharusnya mampu melihat keluhan para siswa tidak sebatas guyonan atau lelucon yang direspons dengan kuis berhadiah.
Bagi Retno terdapat persoalan pelik yang lupa dipahami jajaran di Kemendikbud yakni dugaan pelanggaran hak anak di balik masalah soal UNBK 2018.
“Karena anak-anak diuji dengan soal-soal yang materinya dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan,” ujar Retno saat ditemui di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, kemarin (17/4).
Retno menambahkan, ini adalah malapraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi.
“Kalau malapraktik di kedokteran bisa menimbulkan kematian, malapraktik di pendidikan bisa merugikan para siswa dan merugikan kualitas pendidikan Indonesia,”tuturnya.
Pendapat serupa juga disampaikan anggota Serikat Guru Indonesia (SEGI) Jakarta, Slamet Maryato. Ia mengatakan cara Kemendikbud menjadikan UNBK sebagai kuis di media sosial, kurang tepat. Oleh karena itu, ia menyebut, respons yang muncul justru negatif dan hanya dijadikan lelucon.
