NASIONAL

Minta Boediono Tersangka Century

Pengamat: Pengadilan Lebihi Batas

JAKARTA – Putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi divestasi Bank Century terus mengudang kritik. Perintah itu dinilai melebihi batasan kewenangan pengadilan.

“Memang tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan praperadilan, tetapi terhadap putusan yang melebihi kewenangan, itu tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Bahkan bisa diajukan peninjauan kembali (PK),” kata Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, kemarin (15/4).

Dalam putusan praperadilan tersebut, hakim mengabulkan sebagian permohonan gugatan LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) atas penanganan kasus Century di KPK. Hakim dalam putusannya memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan Century dan menetapkan tersangka baru.

Menurut Fickar, putusan tersebut terdapat ketidakjelasan, lantaran didasari oleh kewenangan atributif yang menjadi keanehan ketika hakim memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Century.

“Terdapat dua keanehan, yakni meminta menetapkan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka, dan jika KPK tidak menyanggupi maka akan menyerahkan kepada kepolisian atau kejaksaan,” ujar Fickar.

Oleh karena itu, Fickar menganggap dua amar putusan tersebut telah melampaui batas kewenangan peradilan. “Ini jelas dan terang telah melampaui batas kewenangan lembaga praperadilan,” pungkasnya.

 

(rdw/JPC)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close