BANDUNG – Provinsi Jawa Barat mempertahankan nilai ‘A’ untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Kunci baiknya akuntabilitas kinerja ini adalah outcome yang bisa secara langsung dirasakan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Dipongeroro No. 22, Kota Bandung, Selasa(3/4).
“Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting karena akuntabilitas kinerja pemerintah itu menujukkan bahwa kinerja pemerintah dicapai tepat sasaran,” ujar Aher dalam sambutannya di acara yang digelar sekaligus rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) tersebut.
Kunci akuntabilitas kinerja kata Aher, tidak hanya dilihat dari output dari sebuah program atau kebijakan. Kata Aher, outcome juga penting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja. Outcome, yaitu dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
“Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari outputdari sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan,” ungkap Aher.
Lebih lanjut, Aher memaparkan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja. Alur kinerja harus tegas, mulai dari Penjabaran Visi dan Misi – Penyebaran Visi dan Misi – Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) – IKU SKPD – Rincian dan Biaya Program – Unit Program – Output Program (evaluasi dan manfaat) – Outcome Program (manfaat jangka panjang).
“Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan outcome, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Ketika itu bisa diukur dengan baik atau jelas, dengan terukur dan transparan, itulah disebut akuntabel,” papar Aher.
Predikt ‘A’ yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama.
Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai ‘A’, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut.
Termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016. “Tetapi yang CC kemudian banyak yang berubah menjadi B,” tutur Aher. (rmol)
