KOTA SUKABUMI

Himasi Pertanyakan Soal Audit BPK

CIKOLE– Himpunan mahasiswa asal Sukabumi (Himasi) meminta pemerintah Kota Sukabumi transparan terkait anggaran, terlebih pasca adanya laporan BPK RI soal anggaran tahun 2017. Mereka pun mempertanyakan ketidaksediaan pemerintah Kota Sukabumi untuk menerima para perwakilan mahasiswa dan menjelaskan persoalan yang terjadi pasca hasil temuan BPK.

“Kita sudah tiga kali mengajukan audiensi tapi tidak ada jawaban dan sulit ditemui,” ujar Ketua umum PB Himasi, Eki Rukmansyah.

Eki pun meminta pemerintah Kota Sukabumi bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang tertuang didalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI, yaitu aset yang tidak dapat ditelesuri keberadaanya senilai Rp 310.013.628.

Kemudian, status kepemilikian barang milik daerah yang diserahkan kepada penerima hibah oleh dinas pendidikan dan kebudayaan senilai Rp 5.099.626.459.

Tidak hanya itu, lanjut Eki, belanja perjalanan dinas yang kurang jelas kebenaranya sebesar Rp 186.657.931, belanja alat tulis kantor yang tidak diyakini kebenaranya sebesar Rp 182.246.560, belanja bahan bangunan yang tidak sesuai kenyataannya sebesar Rp 40.000.000.

loading...
1 2Laman berikutnya
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close