BEKASI – Dua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli beberapa waktu lalu dianggap sudah mencoreng nama daerah. Karena peristiwa itu baru kali ini terjadi di instansi tersebut.
“Sudah pasti tercoreng dengan adanya OTT pungli ini. Sangat memprihatinkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Dharmansyah, Minggu (18/3/2018).
Menurut Yudi, pungutan liar di BPN lantaran tidak adanya target waktu setiap pelayanan. Seharusnya instansi tersebut menerapkan target waktu dan harga untuk setiap pelayanan.
“Misalnya untuk balik nama sertifikat itu waktunya berapa lama, dan harganya berapa. Itu harus dipampang di Kantor BPN. Jadi masyarakat juga paham dan tidak akan ada pungli,” tuturnya.
Yudi mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki target pada 2024 mendatang setiap jengkal tanah di Indonesia haris tersertifikasi. Namun jika muncul pungli di BPN, maka target tersebut bisa terhambat.
“Ada yang namanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Nah kalau program itu dipungli, bagaimana bisa terwujud,” ucapnya.
Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Yudi, meminta agar BPN memperbaiki sistem pelayanan. Karena jika tidak, maka yang dirugikan masyarakat langsung.
(enr/pojokjabar)
