Oleh : H. ASEP HIKMAT
*Sekretaris DKP Kabupaten Sukabumi
Di era Digitalisasi sebagai bagian dari perkembangan Informasi Teknologi kini telah merasuk ke berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan bisnis publik maupun pemerintahan. Implementasi kebijakan E-Government sebagai tuntutan dan peluang memperbaiki kinerja pemerintahan semakin diharapkan efketivitasnya oleh publik di banyak kebijakan dan program terutama yang sifatnya langsung menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, salah satunya program populer ‘Beras untuk masyarakat Miskin atau Raskin’.
Beras sebagai pangan utama konsumsi masyarakat, memiliki nilai yang sangat penting bagi stabilisasi ketahanan Negara. Hal ini karena ketahanan Negara terwujud bila mana ketahanan pangannya baik. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi (UUD 1945 dan UU 18/2012 tentang Pangan), karenanya urusan pangan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah.
Pemerintah wajib menyediakan pangan untuk setiap penduduk baik jumlah, kualitas, beragam, bergizi, seimbang, aman, merata dan terjangkau serta sehat. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan khusus untuk masyarakat miskin, pemerintah telah lama menggulirkan program Raskin sebagai bantuan pangan dengan pola subsidi dan dalam bentuk beras dengan alokasi 15 kg per-keluarga.
Masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) memberi beras dengan harga murah Rp1.600/kg dan dikirim ke titik distribusi. Searah dengan kebijakan untuk mengefektifkan beragam bantuan sosial (pangan) dan juga memperhatikan hasil evaluasi kebijakan/program Raskin tersebut, maka sejak tahun lalu Program Raskin ini yang berubah nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera), bermetamorfosis menjadi Bansos Rastra dimana pola bantuan sosial yang berbantuk beras ini kualitasnya medium dengan alokasi bantuan per keluarga 10 kg tetapi tanpa ada harga tebus atau masyarakat tidak dibebani harus memberi karena seluruh dana ditanggung pemerintah (Kementria Sosial).
Bansos Rastra yang umurnya hingga bulan Maret 2018 ini, akan disempurnakan mulai bulan April 2018 mendatang atau bermetamorfosis menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyalurannya melalui Bank dimana KPM mendapat Voucher belanja berupa Kartu Keluarga Sejahteara (KKS) senilai Rp110.000,- per bulan untuk membeli kebutuhan pokok berupa beras dan selain beras (telur) dengan pengambilannya di tempat-tempat yang telah disediakan (dikenal dengan E-Warong).
Dengan demikian, ada empat (4) prinsip program Bantuan Sosial (Pangan) Non Tunai ini yaitu pertama semua penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank. “Setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan system perbankan untuk memudahkan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan system perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif” (Arahan Presiden RI, 26 April 2016).
Kedua Semua bantuan sosial (tunai dan e-voucer) akan masuk ke dalam rekening tersebut. Ketiga Pencairan bantuan oleh penerima manfaat dilakukan dengan menggunakan teknologi model transaksi yang tersedia, dan Keempat pencarian bantuan dilakukan melalui agen/outlet (E-Warong).
Adapun khusus mengenai prinsip dasar Banuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera itu sendiri , pertama Tidak bisa diambil tunai; dua Kartu hanya dapat ditukarkan dengan produk jenis pangan yang telah ditentukan (beras dan telur); tiga Nilai bantuan tetap tersimpan dalam e-voucher jika tidak habis dalam 1 bulan. Intinya, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berfungsi sebagai Kartu Debit/ ATM.
Ahli kebijakan public Robert R, Dye mendefinisikan : “ What ever government do or not to do” (apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah), itulah kebijakan. Sebaik apapun perencanaan dan rumusan kebijakan, apabila tidak diikuti dengan impelementasinya dengan tepat dan menyelesaikan masalah, maka pintu evalusi dan atau metamorfosis harus senantiasa terbuka untuk dilakukan. (*)
