Persoalan putus sekolah itu dipicu karena sekolah negeri justru dipenuhi siswa-siswa dari keluarga mampu dan kaya.
Sementara siswa-siswa dari keluarga miskin tidak bisa masuk sekolah negeri karena tidak bisa menembus seleksi penerimaan siswa baru. Akibatnya anak-anak keluarga miskin sekolah di sekolah swasta dan berbayar.
Selain itu Indra mengkritisi dunia pendidikan yang banyak terjamah urusan politik. Contohnya kepala dinas pendidikan di daerah diduduki oleh pejabat yang tidak berlatar belakang pendidikan.
’’Karena tim sukses, didudukkan sebagai kepala dinas pendidikan. Padahal tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan,’’ tuturnya.
Rencana pemerintah mengangkat guru honorer juga cenderung beraroma politik. Bisa dikaitkan dalam rangka mencari dukungan jelang pemilihan Presiden 2019 nanti.
Dia menjelaskan hasil evaluasi dari Kemendikbud, kualitas guru honorer saat ini belum bagus. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diangkat menjadi guru honorer.
