SUKABUMI– Tahun 2018 merupakan tahun politik. Di beberapa daerah, baru saja selesai menggelar proses pendaftaran dan tes kesehatan bakal calon walikota-wakil walikota, bakal calon bupati-wakil bupati, serta bakal calon gubernur-wakil gubernur.
Begitupun untuk di wilayah di Jawa Barat.
Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menginstruksikan Kapolres dan Kapolsek se-Jawa Barat agar menjaga jalannya pilkada 2018 ini.
“Saya sudah instruksikan agar polisi netral dalam pilkada. Kalau ada yang terlibat kita beri sanksi tegas. Polisi jangan jadi pemicu kerusuhan, tapi harus bisa menjaga keamanan dan kenyamanan,” himbau Agung di Mako Polres Sukabumi, Jumat (12/1).
Bahkan, mantan Kakorlantas Polri ini berharap, kendati tahun politik, namun stabilitasnya harus tetap terjamin. Lantaran keamanan ini menyangkut investasi masa depan di Jawa Barat.
Setelah pilkada selesai, tentu yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur hanya satu pasangan saja. Sehingga, yang tadinya beberapa kelompok berbeda dukungan politik agar kembali bersahabat.
“Jangan hanya karena beda dukungan lalu dengan tetangga pun saling bermusuhan,” imbuh lulusan Akpol 1987 ini.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut juga tak mau setelah pilkada ada pengerahan massa yang mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan berarti dirinya melarang bagi kubu yang tidak menerima hasil pilkada, namun, protes itu harus disampaikan kepada ranahnya.
“Protesnya bukan pengerahan masa ke KPU, tapi cukup melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi (MK),” sarannya.
Sekadar mengingatkan, saat ini dalam pilgub ada empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudamah mendaftar dan melaksanakan tes kesehatan.
Yakni, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) yang diusung Partai NasDem, PPP, PKB dan Hanura, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM) Partai Demokrat dan Golkar , Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asik) Partai Gerindra, PKS dan PAN, serta Tubagus Hasannudin-Anton Charliyan (Hasanah) diusung PDI Perjuangan.(ryl/d)
