JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan petugas partainya. Megawati menegaskan, Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- sebagai kader PDIP sedang ditugaskan oleh partai berlambang kepala banteng itu untuk duduk di eksekutif.
Megawati menyatakan hal itu saat berpidato saat berpidato pada pengumuman nama-nama pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur untuk Pilkada 2018 di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1). Presiden Kelima RI itu mengatakan, PDIP menugaskan kader-kadernya termasuk yang baru masuk untuk duduk di posisi legislatif, eksekutif ataupun struktur kepengurusan.
Penugasan itu juga berlaku bagi kader PDIP di pilkada. “Ini penugasan,” katanya di hadapan ratusan kader PDIP.
Selanjutnya, Megawati juga menyinggung soal Jokowi. Putri Proklamator RI itu mengaku masih menyimpan tanda tangan Jokowi tentang kesediaan mantan gubernur DKI tersebut saat ditugaskan untuk menjadi mencalonkan diri pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
“Ketika saya jadikan Pak Jokowi (sebagai calon presiden, red) orang kan seperti tidak mau tahu, sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka dan lain sebagainya lupa,” tegas Megawati.
Presiden Kelima RI itu sengaja tak membeber surat penugasan untuk Jokowi. Sebab, Megawati hanya akan memberkannya jika dia sudah dirundung melewati batas.
“Supaya suatu waktu yang namanya pem-bully-an kepada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan, ini adalah konstitusi partai, sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai,” ujarnya.
Lebih lanjut Megawati mengatakan, dirinya sebagai ketua umum PDIP memiliki kewenangan untuk menugaskan kader-kader partainya. Dia juga selalu mengeluarkan surat saat menugaskan kader PDIP untuk menempati jabatan tertentu.
“Saya bukan sombong, tapi itu aturan partai, PDI Perjuangan, bukan partai lain,” tegasnya.
Megawati lantas mencontohkan pensiunan TNI ataupun Polri yang masuk PDIP. Bisa jadi ketika seorang jenderal ketika masih aktif di TNI/Polri memiliki banyak anak buah.
Namun, kondisi itu berbalik ketika mantan TNI/Polri masuk ke PDIP. “Kalau jenderal masuk PDIP, dia punya KTA (kartu tanda anggota, red), bosnya adalah saya,” tegasnya.(tan/jpg)
