”Sedangkan pemilu 2019, adalah pemilihan pertama bagi legislatif maupun presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua penyelengara pemilu, yakni KPU, Banwaslu, dan DKPP harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan baik,” ujarnya.
SBY mengingatkan, di era teknologi digital saat ini, peluang terjadinya kejahatan yang bisa mengagalkan pemilu misalnya pembobolan dan perusakan sistem informasi KPU sangat mungkin terjadi. Potensi ancamannya: hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. ”KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi,” kata dia.
Dalam praktiknya, kata SBY, sering beredar isu kecurangan dalam perhitungan suara. KPU sering pula dicurigai main mata dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam segala kegiatannya. Setiap langkah juga harus bisa diikuti oleh masyarakat luas.
Pada pandangan ketiganya, SBY mengingatkan netralitas negara termasuk badan intelijen negara atau BIN, Polri, kejaksaan dan TNI, mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan, BUMN, dan BUMD.
”Tidak boleh elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kanditat-kandidat tertentu, baik itu calon bupati, calon walikota, calon gubernur, calon presiden dan wakil-wakilnya. Tidak boleh juga memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu, juga partai-partai politik tertentu,” ujarnya.
Penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai dipakai untuk kepentingan kanditat dan partai partai politik tertentu. ”Cegah kolusi konspirasi antara elemen negara termasuk BIN, Polri, kejaksaan dan TNI dengan partai politik tertentu! Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apa lagi itu merupakan persiapan dari kekuatan politik tertentu,” tegasnya.
SBY juga tegas meminta seluruh pihak tidak mempermainkan hukum demi kepentingan politik. ”Hati hati dalam berbuat! Jangan dikira pihak lain tidak tahu, jangan kira masyarakat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi.
Personel TNI dan Polri yang ingin maju dalam pilkada dan pemilu ada ketentuan dan aturan mainnya. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik,” tegasnya lagi.
Pandangan keempat: SBY meminta peran pers dan media massa tetap independen, adil dan konstruktif demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu. Terakhir, menurut SBY, rakyat yang berdaulat dan menjadi penentu negara, harus menjamin kemerdekaan dan keamanan ketika akan menjatuhkan pilihannya.
Partai Demokrat menilai rakyat Indonesia semakin matang, tertib serta partisipatif dalam mengikuti pilkada dan pemilu.
”Negara harus berterima kasih. Jangan ada yang melakukan intimidasi kehendak rakyat, jangan ada yang curang dan berani mengubah suara rakyat. Dengan rendah hati, saya mengingatkan bahwa kita semua bangsa Indonesia tengah mengukir sejarah yang baru untuk negerinya,” tukasnya.(ded/c)
