Kota SukabumiPemerintah Kota

Tahun Ini, DPRD Hasilkan 16 Perda

CIKOLE – Hingga menjelang akhir tahun ini, lembaga DPRD Kota Sukabumi telah menghasilkan 16 peraturan daerah (Perda). Satu perda diantaranya, dihasilkan berdasarkan inisiatif para wakil rakyat. Sementara perda lainnya berasal dari usulan pemerintah daerah setempat.

Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi mengatakan dari belasan payung hukum yang telah disahkan selama tahun 2017 ini, terdapat peraturan daerah yang dibuat rutin setiap tahunnya, meliputi laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah, perubahan APBD serta perda pengesahan APBD murni.

“Perda-perda tersebut dibuat dan disahkan sesuai dengan mekanisme keuangan daerah setiap tahunnya. Seperti tahun ini saja terdapat tiga perda, yakni Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, Perda Perubahan APBD 2017 dan satu lagi perda yang belum lama ini ditetapkan yaitu soal pengalokasian APBD untuk tahun 2018,” beber Yunus kepada Radar Sukabumi, Minggu (10/12).

Diluar perda-perda tadi, pada tahun ini DPRD juga telah meluncurkan satu peraturan daerah yang dibuat berdasarkan inisiatif kelembagaan dewan.

Perda tersebut terkait aturan mengenai penanggulangan kebakaran.

Salah satu landasan lahirnya payung hukum tersebut adalah fakta lapangan yang menunjukan tingkat kerawanan terjadinya bencana kebakaran di sejumlah wilayah di Kota Sukabumi.

Sementara itu belasan perda lainnya dari usulan pemerintah daerah yang telah disahkan pada tahun ini, antara lain mengatur soal pengelolaan barang milik daerah; perubahan pajak reklame dan pajak hiburan; pencabutan perda ijin gangguan; aturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD.

pengaturan rumah kontrakan atau kosan serta perda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) tahun 2013; penanggulangan bencana alam dan perda mengenai penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Setidaknya sudah ada 16 perda yang telah dihasilkan selama tahun ini. Dimungkinkan sampai akhir Desember nanti jumlahnya akan bertambah. Sebab saat ini masih ada salah satu rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) terkait retribusi tower atau menara telekomunikasi,” ungkap Yunus.

Ditempat terpisah Sekretaris Komisi II DPRD Kota Sukabumi yang juga Ketua Pansus Retribusi Tower Telkomunikasi, Rojab Asyari mengatakan sejauh ini pembahasan raperda tentang menara telekomunikasi telah memasuki tahapan kajian, terutama soal besaran retibusi yang akan dikenakan terhadap para pengelola maupun pemilik tower setiap tahunnya.

“Besaran retribusi tower yang diusulkan pemda pada raperda ini sebesar Rp1,5 juta untuk satu tahun. Kalangan anggota pansus memandang jumlah tarif retribusi tersebut masih belum ideal, bahkan lebih murah dibandingkan nilai retribusi tower di beberapa daerah lainnya yang rata-rata mencapai Rp2,5 juta,” tandas Rojab kepada Radar Sukabumi.

Meski demikian, politisi PDIP itu menargetkan pembahasan dan kajian raperda yang satu ini rampung dalam waktu dekat ini sehingga bisa disahkan sebelum akhir tahun ini.

Dengan begitu mulai tahun depan, pendapatan keuangan daerah bisa bertambah melalui sektor retribusi tower telekomunikasi. (ton)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close