CIKOLE – Pemda Kota Sukabumi mengklaim Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang dibiayai anggaran sebesar Rp6,23 Miliar telah sukses dilaksanakan.
Bahkan sekitar 70% pengurus RW sudah menyerahkan pertanggungjawaban pelaksanaan program tersebut.
“Alhamdulillah kalau pelaksanaan programnya sudah 100%. Tinggal saat ini mereka menyerahkan pertanggungjawabanya saja,”jelas Asisten Daerah (Asda) 1 bidang pemerintahan Andri Setiawan kepada Radar Sukabumi, kemarin (29/11).
Meskipun baru 70% yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan P2RW, namun setidaknya masih tersisa waktu sampai akhir tahun ini untuk bisa pertanggungjawaban terlaporkan seluruhnya.
Secara teknis, setiap laporan yang disampaikan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim monitoring yang didalamnya terdiri dari beberapa unit kerja pemerintahan, salah satunya Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi.
Tim tersebut akan melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi lingkungan RW untuk mengukur ketepatan setiap laporan kegiatan yang disampaikan.
Andri mengatakan sejauh ini pihaknya menilai setiap pengurus RW sudah dianggap paham dan terampil dalam melakukan penyusunan proposal, termasuk proses pencairan, pelaksanaan sampai pertangungjawaban pengerjaan pembangunan.
“Saya meyakini mereka menggunakan anggaran P2RW sesuai dengan koridor yang ada,” jelasnya.
Disisi lain ungkap Andri, semenjak digulirkanya P2RW, tingkat parisipasi masyarakat dalam pembangunan terus mengalami peningkatan.
Hasil monitoring dan evaluasi, di tahun 2016 bisa mencapai 50% tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
Selain itu program P2RW yang digagas oleh Walikota Sukabumi Mohamad Muraz dan Wakil Walikota Achmad Fahmi tersebut, juga mendapatkan perhatian dari berbagai daerah.
Terlebih lagi sejumlah daerah datang ke Kota Sukabumi untuk melakukan study hasil pembangunan yang melibatkan masyarakat tersebut.
“Program yang digagas oleh kepala daerah ini ternyata mendapatkan perhatian daerah lain untuk berkunjung dan melihat langsung hasil pembangunannya yang melaibatkan masyarakat. Seperti halnya dari Kota Salatiga,” ujarnya.
Pemerhati pemerintahan daerah dari Forum Aktifis Sukabumi untuk Rakyat (Fraksi Rakyat), Anggi Purwanto menegaskan perlu adanya pengawasan dari lembaga indepeden untuk mengukur tingkat ketepatan dalam pelaksaannya.
Pasalnya program tersebut telah menggunakan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit sehingga pertanggungjawabannya harus mendekati kesesuaian.
“Paling tidak dapat mengukur efesiensi pembangunan melalui program tersebut,” jelasnya (cr11/t)
