Honorer Tuntut Kenaikan Upah

SUKABUMI – Sebanyak 20 tenaga honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), mendatangi Setda Kabupaten Sukabumi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Jumat(24/11). Kedatangan mereka mewakili ribuan honorer yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk menuntut dinaikan upah honornya.

“Tuntutan kita normatif. Dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN), kita minta agar honor kita dinaikan yang pantas dan memadai. Serta, kesehatannya dijamin dengan ditetapkan melalui keputusan bupati untuk dianggarkan dalam APBD,” kata Ketua Koordinator Daerah (Korda) FPHI Kabupaten Sukabumi, Suherman kepada Radar Sukabumi.

Bacaan Lainnya

Paling tidak, masih kata Suherman, kenaikan itu senilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Rp2,5 juta perbulan. Namun, ia juga menyadari dengan keuangan pemerintah yang tidak mencukupi anggarannya, terlebih jumlah honorer di Kabupaten Sukabumi kini mencapai 8 ribu orang. “Makanya, jika pemerintah tidak mampu membayar honorer senilai UMK, paling tidak ada kenaikan yang layak untuk kami. Kasihan teman-teman ini, tanggung jawabnya sama dengan guru yang PNS kok,” imbuhnya.

FPHI juga menawarkan solusi kepada pemerintah daerah agar pendapatan daerah meningkat. Salah satu solusinya, dengan menertibkan dan mengoptimalkan pungutan pajak daerah. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan honorer dari APBD ada perubahan signifikan. Baik dari jumlah, maupun unit besarannya.

“Pajak sekolah belum maksimal. Yang bayar pajak paling baru 20 persen. Coba kalau dimaksimalkan, dana untuk honorer bisa dibayar dari pajak sekolah itu. Bayangkan saja, untuk SD Negeri saja, jumlahnya mencapai 1.600 SD, belum SD swasta, SMP Negeri dan SMP Swasta. Kalau saja dimaksimalkan, saya yakin honorer bisa terbantu,” bebernya. Ia meyakini, tuntutannya itu bisa direalisasikan jika pemerintah memaksimalkan pajak daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendisikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Maman Abdurrahman menyambut baik aspirasi yang disampaikan para honorer tersebut. “Saya siap menjadi garda terdepan untuk merealisasikan aspirasi dari rekan-rekan guru honorer.

Tetapi soal nilainya, kita akan sesuaikan dengan kemampuan APBD. Nah masukan soal pajak sekolah, akan kita bahas lagi,” singkatnya. Audiensi itu juga dihadiri Kepala BKPSDM, Pejabat DPKAD dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi. (ryl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *