CIKOLE — DPR RI mendorong agar para petani dan nelayan bisa mengakses fasilitas kredit usaha rakyat (KUR).
Pasalnya, hingga saat ini secara nasional penyerapan KUR bagi kedua profesi tadi terbilang masih sangat rendah yakni sekitar 20 persen.
“Pemerintah punya program KUR, di mana salah satunya diperuntukkan untuk petani dan nelayan,’’ ujar anggota DPR RI Heri Gunawan saat ditemui usai seminar sosialisasi KUR untuk petani dan nelayan di Kabupaten/Kota Sukabumi di Hotel Horison, Kota Sukabumi, kemarin (6/11).
Fasilitas KUR ini sebenarnya bisa diakses oleh petani di Sukabumi. Oleh karena itu sosialisasi KUR ini dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kalangan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI termasuk BJB.
Dalam kesempatan tersebut Heri meminta adanya keberpihakan kalangan perbankan kepada petani dan nelayan.
Terlebih mayoritas mata pencaharian masyarakat di Sukabumi adalah bertani. Namun saat ini keberadaan petani semakin termarginalkan.
Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi tersebut dapat membuka pengetahuan petani dan nelayan agar mampu memanfaatkan fasilitas KUR yang menjadi program andalan pemerintah.
“Sampai hari ini fasilitas total KUR Rp 110 triliun dan baru terserap sekitar 60 persen,’’ imbuhnya.
Data tersebut menunjukkan masih banyaknya dana KUR yang belum tersalurkan. Padahal saat ini sudah masuk November dan tersisa tinggal satu bulan lagi hingga akhir 2017.
Untuk itulah Heri terus berupaya mendorong mendorong fasiltas KUR agar lebih menyentuh kalangan masyarakat dari profesi nelayan dan petani.
“Tahun ini dana untuk program KUR telah dialokasikan sebesar Rp 110 triliun. Seluruhnya berasal dari dana talangan bunga yang bersifat subdisi dari pemerintah. Sangat disayangkan bila nantinya tidak terserap.
Secara nasional penyerapan dan KUR untuk petani dan nelayan baru mencapai sekitar 20 persen. Targetnya penyerapan KUR bagi petani dan nelayan bisa meningkat lagi pada tahun ini,” beber Heri.
Diakuinya terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petani dan nelayan untuk akses KUR, yakni terutama masalah komunikasi.
Tidak sedikit masyarakat dari kedua lapisan itu yang masih sungkan ketika berhadapan dengan kalangan perbankan.
Sementara itu Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan lembaganya berupaya memfasilitasi industri keuangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
Salah satunya dengan mempertemukan petani dan nelayan dengan industri perbankan.
Menurut Anto para petani dan nelayan diharapkan mengetahui adanya fasilitas KUR yang ditawarkan perbankan seperti dari BRI, Mandiri, BNI dan BJB.
Selain itu lanjut para petani dan nelayan bisa mengetahui fasilitas KUR tanpa jaminan maupun yang disyaratkan jaminan serta persyaratan lain.
Intinya, fungsi OJK dalam program KUR ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan petani dan nelayan dengan pembiayaannya.
Di sisi lain pada 2017 ini pemerintah menetapkan aturan bahwa sekitar 15 persen dari total kredit termasuk KUR dapat disalurkan kepada kalangan UMKM.
Pada 2018 persentase penyaluran kredit untuk UMKM termasuk didalamnya pertanian dan perkebunan naik menjadi 20 persen.
Peningkatan besaran alokasi dana kredit ini kata dia tidak hanya menuntut kesiapan perbankan melainkan masyarakat.
“Jika masyarakat menerima kredit maka harus mengangsur atau membayar angsuran dengan baik.
Namun besaran kredit bermasalah atau Non Performing Loa(NPL) pelaku UMKM masih di bawah rata-rata industri,” tutupnya. (cr11/e)
