SUKABUMI— Pengamat politik dan kebijakan publik Asep Deni, menlai bahwa perebutan posisi calon Walikota yang diinginkan Partai Politik pada setiap perhelatan Pilwalkot nampaknya sudah menjadi hal lumrah, tentunya posisi calon walikota menjadi posisi yang startegis dalam memimpin suatu pemerintahan.
Namun, posisi Walikota atau Wakil Walikota jangan menjadi suatu yang dipermasalahkan dengan serius. Terpenting bagaimana Kota Sukabumi ini bisa dipimpin oleh calon walikota dan wakil Walikota yang bisa memberikan Kota Sukabumi lebih baik dari segala bidang.
“Mau F1 atau F2 tak jadi masalah. Yang dipikirkan itu membangun Kota Sukabumi agar lebih maju dan berkembang,” ujarnya.
Tentunya, partai politik juga harus mengkesampingkan ego partai dalam perebutan posisi walikota untuk kepentingan masyarakat Kota Sukabumi kedepannya. Jangan sampai ketika perebutan posisi walikota itu akan merusak hubungan komunikasi antar partai politik sehingga tujuan utama membangun Kota Sukabumi terkesampingkan.
“Jika melihat pengalaman di Pilbup Kabupaten Sukabumi, ketika pak Adjo itu didesain akan dijadikan posisi bupati tapi karena partai pengusung tidak sepakat, dari pada tidak jadi sama sekali, sementara ladang untuk pengabdian di Kabupaten Sukabumi berpeluang besar. Akhirnya tidak memaksakan. Nah seperti halnya di Kota Sukabumi saat ini harus menjadi pengalaman juga,” ungkapnya.
Memang posisi walikota atau wakil walikota itu kata orang yang menjabat sebagai ketua STIE Kota Sukabumi ini, hanya salah satu daya tawar saja. Jangan terlalu dipermasalahkan. “Jadi orang nomor satu atau dua yang penting calon pemimpin itu harus berbuat,”ungkapnya.
Jika melihat peta politik di Kota Sukabumi nampaknya sampai saat ini kontestasi makin dinamis. Bahkan sejumlah partai sudah mulai melakukan koalisi partai terlebih dahulu, tentunya untuk meningkatkan daya tawar nantinya.
“Semisalnya, ketika Mulyono akan di usung oleh Masagi dan NasDem, nantinya sudah tidak melihat Nasdem itu 1 kursi, tapi sudah memiliki 7 kursi. Begitupun PKB dan PDI Perjuangan. Itu menjadi daya tawar nantinya,” jelasnya.
Ditambahkan Asep Deni, dalam penentuan posisi Walikota atau Wakil Walikota itu selain memang keinginan partai politik.
Tapi calon yang akan maju pun harus diberikan opsi untuk memilih pasangannya di Pilwalkot 2018. “Nanti dia yang akan menjabat seorang pemimpin tentunya harus terbangun juga chimestry kedua pasangan itu,” pungkasnya. (bal)
