JAKARTA – Presiden Joko Widodo tengah memainkan “bola panas” di balik polemik Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.
Jokowi menunda rencana Polri membentuk Densus Tipikor, sampai ada hasil pengkajian yang lebih matang. Jokowi menyerahkan pengkajian rencana pembentukan Densus Tipikor kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
“Sudah saya katakan sejak awal bahwa bolanya ada di presiden,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin (25/10).
Nasir menilai penundaan Densus Tipikor Polri merupakan bukti kehati-hatian presiden dalam mengambil suatu keputusan.
Tetapi, bisa juga akan ada anggapan bahwa pembentukan Densus Tipikor menjadi jalan politik Jokowi di Pilpres 2019.
“Karena Densus Tipikor di bawah Polri dan Kapolri itu di bawah Presiden, jangan sampai muncul persepsi ini dimanfaatkan presiden,” ungkapnya.
Soal pembentukan Densus Tipikor juga mendapat tentangan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Menurut Wapres, pemberantasan korupsi lebih baik jika memaksimalkan kerja KPK kepolisian dan kejaksaan tanpa membentuk lembaga baru. (ald)
