Home / RUBRIK / LIPUTAN KHUSUS / Benur Antara Hukum dan Kebutuhan, Sanksi Tegas Bagi Nelayan ‘Ngeyel’

Benur Antara Hukum dan Kebutuhan, Sanksi Tegas Bagi Nelayan ‘Ngeyel’

SUKABUMI– Penegakan hukum nampaknya tak main-main soal aktivitas menangkap benur lobster, kepiting dan rajungan. Buktinya, sudah dua kasus ditangani Polres Sukabumi terkait pelanggaran UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dimana bagi mereka yang melanggar aturan hokum tersebut, terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Dari dua kasus, tersebut satu orang tersangka sudah divonis mendekam selama enam tahun dan empat d iantaranya sedang dalam proses.

Kanit II Reskrim Polres Sukabumi Iptu Teddy Armayadi mengatakan, sebagai aparatur penegak hukum yang dilindungi undang-undang, pihaknya akan terus melakukan upaya penegakan hukum kepada masyarakat yang dinilai telah melakukan tindakan menyalahi hukum khususnya pelarang menangkap ikan. “Sejauh ini, upaya untuk memantau dan menegakan hukum bagi pelanggar benur kita sudah lakukan. Hal ini, karena ini meruapakan amanat dari peraturan kementrian kelautan dan perikanan,” terangnya.

Untuk itu, Teddy meminta kepada nelayan agar tidak melakukan proses penangkapan bagi ikan yang jelas dilarang oleh negara. Apalagi, jika tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Nelayan mestinya tidak melakukan tindakan melanggar hukum jika tidak ingin berhubungan dengan aparat hukum. Karena, sebetulnya untuk mendapat penghidupan di laut ikan selalu banyak dan itu dinilai cukup untuk menjawab kebutuhan,” tandasnya.

Ketika disinggung soal banyaknya kasus penangkapan ilegal fising terutama benur di laut Kabupaten Sukabumi, Teddy membenarkan. Bahkan, dirinya mengatakan laut selatan menjadi sarang empuk untuk penangkapan karena dinilai memiliki banyak benur dibandingkan dengan laut lain di kawasan Indonesia. “Makanya negara tetangga ingin membeli dengan harga tinggi, salah satunya di mereka benur tidak ada. Hanya ada di laut selatan salah satunya pantai Kabupaten Sukabumi,” terangnya.

Dengan begitu, kata Teddy untuk pengawasan serta penegakan hukum harus lebih diintensifkan. Sehingga ada efek jera jika masih ada nelayan yang melakukan tindakan melanggar hukum. “Kita tidak sendiri, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum sudah bekerjasama, khususnya menyangkut penanganan perkara dengan berbagai intansi diantaranya Satker kementrian kelautan Dinas perikanan dan Kelautan Kab Sukabumi dan PPN Palabuhanratu,” tukasnya (cr10/t).

loading...

About admin

x

Check Also

Mohon Maaf Kepada Umat Islam, Terkait ilustrasi

SUKABUMI – Ilustrasi yang dimuat di Harian Pagi Radar Sukabumi edisi Selasa, ...