Home / RUBRIK / LIPUTAN KHUSUS / Benur Antara Hukum dan Kebutuhan, Larang Tangkap Benur Jaga Ketersediaan Populasi

Benur Antara Hukum dan Kebutuhan, Larang Tangkap Benur Jaga Ketersediaan Populasi

SUKABUMI –Tangkapan lobter, kepiting, dan rajungan saat ini sudah semakin sulit. Kondisi itu dituding sebagai dampak tingginya aktivitas menangkap benur (benih) ketiga jenis hewan laut tersebut.

Alasan itulah yang membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dalam keadaan bertelur dan yang masih di bawah 200 gram.

Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/Permen-KP/2016, tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting dan ranjungan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemerintah berharap para nelayan bisa menyadari alasan kebijakannya, demi keberlanjutan populasi kepiting, lobster, dan rajungan.

“Dalam Permen-KP Nomor 56 tahun 2016 disebutkan bahwa penangkapan dan atau pengeluaran lobster hanya dapat dikeluarkan jika tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas di atas delapan cm atau berat di atas 200 gram per ekor,” tutur Bupati Sukabumi Marwan Hamami.

Menurut Marwan, penangkapan lobster, kepiting dan rajungan sudah jelas dilarang. Terlebih menjual benurnya untuk budidaya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dianjurkan jika tidak sengaja benur tertangkap dalam keadaan masih hidup wajib melepaskan ke habitatnya. “Jika kondisinya mati, wajib melaporkan kepada pelabuhan pangkalan,” terangnya.

Jika larangan itu masih tidak dihiraukan, kata Marwan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku akan dikenakan kepada setiap orang yang melanggar pelarangan tersebut. Sehingga, dalam rangka menjaga pengembangan dan pelestarian sumberdaya laut Kabupaten Sukabumi, pihaknya meminta para nelayan maupun warga agar bisa mengikuti aturan tersebut dengan baik.

“Saya mengajak segenap masyarakat terutama nelayan untuk menfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” pintanya.

Bupati yang juga Ketua Golkar Kabupaten ini, menjelaskan, jika nelayan sudah mengikuti aturan yang berlaku, maka dipastikan keberadaan dan ketersediaan populasi sumberdaya ikan akan terjaga dengan baik.

Terutama, jenis lobster, kepiting dan rajungan.

“Ini sebetulnya, untuk menjaga kelestarian sumberdaya seperti lobster kepiting dan jenis lain, yang secara aturan sudah diatur melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan,” tandasnya. (cr10/t)

loading...

About admin

x

Check Also

Pilkades Rentan Gratifikasi

Anggaran PILKADES Kabupaten Sukabumi 2017 DPMPD : Anggaran Sudah Sesuai Kebutuhan SUKABUMI ...