“Para kandidat harus individu yang berani, memiliki komitmen, dan konsistensi tinggi untuk mewujudkan rencana-rencana strategis BPK 2016-2020, yaitu meningkatkan peran BPK secara kelembagaan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara mencapai tujuan bernegara,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, dalam keterangan persnya.
Heri menilai, hasil audit BPK tidak saja sering subjektif, tapi juga aneh. Akibatnya, publik mempertanyakan kebenaran audit dan opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan, baik hasil audit Pemda atau kementerian/lembaga tertentu. Dia mencontohkan, ada daerah yang miskin, partisipasi masyarakatnya rendah, tetapi BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.
Sebaliknya, ada daerah yang sejahtera dan tingkat partisipasi publiknya tinggi, tetapi BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau Disclaimer. Karena itulah ia menyatakan, kandidat yang terpilih harus orang yang mampu memperkuat kerja-kerja BPK secara objektif tanpa intervensi.
“Penempatan orang-orang di BPK harus orang-orang profesional dan berintegritas tinggi,” ujar Anggota Fraksi Gerindra ini.
Heri juga mengeluhkan hasil temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dalam konteks ini, butuh kandidat yang mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum. Mestinya, temuan penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti serta fokus kepada rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan bersifat makro strategis. Di sinilah integritas, independensi, dan profesionalisme para kandidat yang terpilih dipertaruhkan.
Dia mewajibkan anggota BPK memiliki terobosan strategis sekaligus bisa mencari solusi untuk perbaikan institusinya sendiri. BPK juga harus proaktif membina dan membimbing dengan asistensi, bukan mencari-cari kesalahan. BPK pun harus teliti memeriksa kebijakan publik yang strategis.
“Sistem data nasional harus terbangun menyangkut laporan hasil audit semua instansi. Misalnya, sistem pajak, bea cukai, dan BUMN. BPK memiliki data lengkap atas semua itu,” ujar Heri. [ald/RMOL]
